Surabaya, Nusantaradigital.online – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Jawa Timur menyoroti capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang masih berada di angka 4,1% pada tahun 2024. Meski angka ini masih berada dalam rentang target 5,40%–3,81% sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), namun Pansus menilai pemerintah provinsi perlu memperkuat strategi penanggulangan pengangguran, khususnya terhadap lulusan SMK dan SMA yang selama ini menjadi penyumbang terbesar TPT.
Dalam laporan resminya, Pansus mencatat bahwa selama tahun 2020 hingga 2023, TPT Jatim tidak pernah mencapai target RPJMD. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri mengingat banyak perusahaan saat ini juga tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik, yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Pansus LKPJ DPRD Jatim merekomendasikan lima langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi, khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans):
-
Pendataan by name by address terhadap angkatan kerja yang menganggur agar pemprov memiliki data profil lengkap sebagai dasar perumusan kebijakan.
-
Peningkatan kegiatan up-skilling dan pelatihan kerja yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pelaku usaha dan industri agar pelatihan lebih tepat sasaran dan terserap.
-
Integrasi kurikulum SMK dan program double degree SMA dengan kebutuhan dunia kerja (link and match), serta perluasan kerja sama pemprov dengan dunia industri.
-
Penguatan program perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang selama ini berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja.
-
Pemberian insentif bagi perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja, serta pemberlakuan disinsentif atau sanksi hukum bagi perusahaan yang melakukan PHK sepihak tanpa dasar hukum ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Sigit Priyanto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor dan pemutakhiran data pengangguran menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan responsif.
“Kami akan perkuat basis data, sekaligus mendorong pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal di masing-masing daerah. Komitmen kami adalah memastikan pelatihan menghasilkan penempatan kerja yang nyata,” ujarnya.
Senada, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Purwanti Utami, menambahkan bahwa pihaknya juga akan mendorong peningkatan kerja sama dengan SMK dan perusahaan melalui program pemagangan dan rekrutmen berbasis kompetensi. (why)
