Surabaya, Nusantaradigital.online — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi strategis dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Jatim Tahun 2024, khususnya terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan oleh Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, saat ditemui di kantornya.
“Pemerintah tidak akan membiarkan warga Jawa Timur berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. Kami terus memperkuat sistem dan kolaborasi lintas sektor agar proses penempatan PMI berjalan sesuai ketentuan,” ujar Sigit.
Pernyataan ini menanggapi rekomendasi Pansus yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim. Salah satu sorotan Pansus adalah perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan literasi migrasi aman di daerah-daerah kantong PMI.
“Kami mendorong Disnakertrans Jatim untuk lebih proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui keterlibatan aktif pemerintah desa, agar calon PMI tidak terjerumus dalam penempatan non-prosedural,” ujar Abdul Halim, Ketua Pansus LKPJ 2024.
Pansus juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi bagi calon pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan. Edukasi hukum, budaya negara tujuan, serta kemampuan bahasa asing juga disebut sebagai aspek krusial yang harus diperkuat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Purwanti Utami, mengakui masih banyak tantangan dalam praktik di lapangan.
“Banyak calon PMI yang ingin cepat berangkat, tapi tidak dibekali keterampilan atau kemampuan bahasa. Ini berisiko tinggi. Padahal kami sudah punya data lengkap, baik yang resmi maupun tidak, dan terus mengembangkan layanan pendataan dan pelatihan,” jelasnya.
Disnakertrans Jatim saat ini sedang memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah menengah kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), hingga pemdes. Literasi migrasi aman di tingkat desa akan menjadi salah satu fokus tahun 2025.
“Kita dorong keterlibatan desa. Surat pengantar dari desa seharusnya menjadi screening awal. Kalau ada calon PMI yang ingin berangkat tanpa prosedur resmi, desa harus bisa cegah sejak dini,” kata Purwanti.
Sementara itu, dari sisi pelatihan dan penempatan tenaga kerja domestik, Disnakertrans juga menyiapkan program pelatihan cepat kerja berbasis kebutuhan industri. Fokus tahun depan akan diberikan pada sektor kreatif digital, manufaktur, dan penguatan kewirausahaan.
“Kami juga akan perkuat pelatihan bagi korban PHK dan penyandang disabilitas, agar mereka bisa kembali masuk ke pasar kerja atau membuka usaha mandiri,” imbuh Purwanti.
Pansus DPRD Jatim juga merekomendasikan agar koordinasi antara Disnakertrans provinsi dan kabupaten/kota ditingkatkan, terutama dalam sinkronisasi data pencari kerja dan lowongan kerja.
“Kami harap rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. DPRD siap mendukung sepanjang itu untuk kepentingan rakyat,” pungkas Halim.
Dengan semangat kolaboratif tersebut, Disnakertrans Jatim menyatakan siap membuka ruang dialog, memperkuat pelayanan, serta terus menjaga akuntabilitas dalam setiap proses penempatan tenaga kerja, baik dalam maupun luar negeri. (why)
