Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Nur Aini Hidayati.
Surabaya, Lintas Nusantara – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah, ditandai dengan stagnannya angka kemiskinan serta adanya sejumlah daerah yang masuk dalam klaster kemiskinan tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Nur Aini Hidayati, menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan, terutama ketika pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh sektor atau wilayah tertentu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan utama Jawa Timur saat ini adalah masih adanya disparitas antarwilayah. Pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri, perdagangan, dan jasa berkembang lebih cepat, sementara daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
“Mulai dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, produktivitas ekonomi lokal yang terbatas, hingga keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih produktif,” jelasnya.
Menurutnya, dari sudut pandang pembangunan, pertumbuhan ekonomi perlu selalu dibaca berdampingan dengan indikator pemerataan dan penurunan kemiskinan.
“Karena kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi juga seberapa luas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi itu lebih sempit karena hanya melihat kenaikan output atau PDRB. Sementara pembangunan ekonomi mencakup aspek yang lebih luas seperti pemerataan, penurunan kemiskinan, kualitas SDM, hingga kesempatan kerja,” terangnya.
Karena itu, tantangan Jawa Timur ke depan bukan hanya menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pembangunan ekonomi berjalan lebih inklusif.
Beberapa langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, pemerataan infrastruktur, serta penciptaan sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Dengan demikian, diharapkan hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh daerah. (why)
