Surabaya – NusantaraDigital.online -Gerakan koperasi di Jawa Timur terus didorong menjadi pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Harris Hotel & Convention Gubeng, Surabaya, Selasa (9/6).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Pusat Priskianto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia,Farida Farichah.
Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, mengatakan Rakerwil merupakan agenda strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun arah kebijakan organisasi ke depan. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) koperasi masih menjadi prioritas utama agar koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
“Ini merupakan tanggung jawab organisasi dalam mempertanggungjawabkan kinerja tahun berjalan sekaligus menyusun program kerja yang lebih baik untuk memperkuat gerakan koperasi di Jawa Timur,” ujarnya.
Slamet menegaskan bahwa sinergi antara gerakan koperasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas pengurus maupun anggota koperasi.
Sementara itu, Ketua Harian Dekopin Pusat Priskianto menilai Rakerwil menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan koperasi sekaligus membangun kolaborasi yang lebih luas antara koperasi, pemerintah, dan sektor usaha.
Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat sehingga perlu didukung regulasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku koperasi.”Gerakan koperasi harus semakin profesional, modern, dan mampu menjawab tantangan zaman. Regulasi yang baik akan memberikan rasa aman bagi koperasi untuk berkembang,” katanya.
Priskianto juga mendorong peningkatan kualitas SDM koperasi melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang telah disiapkan Dekopin Pusat. Ia mengapresiasi tingginya antusiasme insan koperasi Jawa Timur dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas.
Priskianto juga mendorong peningkatan kualitas SDM koperasi melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang telah disiapkan Dekopin Pusat. Ia mengapresiasi tingginya antusiasme insan koperasi Jawa Timur dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa koperasi merupakan solusi nyata dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Menurut Emil, konsep koperasi menjadi jalan tengah antara sistem ekonomi yang terlalu kapitalistik maupun terlalu sosialis. Koperasi hadir untuk memperkuat posisi masyarakat kecil melalui kekuatan kolektif dan semangat gotong royong.
Koperasi sering menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat. Ketika kita berbicara soal rantai pasok, petani, peternak, UMKM, maka koperasi menjadi salah satu solusi yang paling relevan,” ujarnya.
Emil mencontohkan persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur maupun perajin tempe yang kerap tidak menikmati keuntungan optimal akibat panjangnya rantai distribusi dan dominasi perantara. Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar pelaku usaha rakyat.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak memandang koperasi secara negatif hanya karena adanya beberapa kasus yang bermasalah.
“Semua bentuk badan usaha memiliki tantangan dan persoalan. Jangan karena ada satu dua kasus lalu koperasi dianggap bermasalah. Yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola dan pengawasannya,” tegas Emil.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Timur memiliki sekitar 29 ribu koperasi aktif atau sekitar 13 persen dari total koperasi aktif nasional. Jumlah anggota koperasi di Jawa Timur mencapai sekitar 7 juta orang dengan aset mencapai puluhan triliun rupiah.
Karena itu, Pemprov Jatim menargetkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah melalui penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah anggota, dan perluasan usaha koperasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi,Farida Farichah menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak bertujuan mengganggu aktivitas ekonomi yang telah berjalan di desa. Sebaliknya, koperasi desa diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui tata kelola yang profesional dan akuntabel.
Jangan sampai ada anggapan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan mengganggu ekonomi desa yang sudah berjalan. Justru koperasi harus menjadi penguat dan penggerak ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengelola koperasi yang mereka bentuk sendiri melalui mekanisme demokratis sebagaimana prinsip-prinsip perkoperasian. Karena itu, pemerintah memastikan seluruh aspek kelembagaan, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah juga akan memastikan pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi anggota dan masyarakat.
Melalui Rakerwil tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa koperasi harus terus diperkuat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, penggerak pembangunan desa, sekaligus solusi menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global. (why)
