Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan stabilitas harga pangan pada periode Ramadan–Lebaran menjadi perhatian utama Pemprov Jatim.
Surabaya, Lintas Nusantara – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (26/2/2026). Forum strategis ini menjadi ajang konsolidasi seluruh kepala daerah se-Jatim untuk memperkuat pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri sekaligus mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD).
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan stabilitas harga pangan pada periode Ramadan–Lebaran menjadi perhatian utama Pemprov Jatim. Ia meminta TPID kabupaten/kota memperkuat koordinasi lintas wilayah, mengintensifkan operasi pasar, serta memastikan distribusi komoditas strategis berjalan lancar. “Pengendalian inflasi harus dilakukan secara orkestratif. Provinsi melengkapi upaya kabupaten/kota, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Khofifah.
Ketua Satgas Pangan Jatim Henri Noveri Santoso menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan stok dan harga di pasar tradisional maupun modern menjelang Ramadan dan Lebaran. Satgas Pangan juga meningkatkan patroli distribusi untuk mencegah praktik penimbunan serta spekulasi harga yang berpotensi memicu lonjakan harga. “Kami pastikan ketersediaan barang pokok aman. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak tegas sesuai aturan,” tegasnya.
Dari sisi pasokan, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Sugeng Hardono memastikan stok beras di gudang Bulog Jatim dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog siap menggelontorkan beras SPHP ke pasar serta memperkuat distribusi ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan. “Kami siap melakukan intervensi pasar bila terjadi gejolak harga. Koordinasi dengan TPID kabupaten/kota terus kami perkuat,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, percepatan TP2DD juga menjadi fokus pembahasan. Pemprov Jatim mendorong perluasan transaksi non-tunai pada layanan publik, pembayaran pajak dan retribusi daerah, hingga belanja pemerintah. Digitalisasi transaksi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Pemprov Jatim juga mengingatkan potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca pada Februari–Maret yang dapat berdampak pada distribusi bahan pangan. Pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan langkah mitigasi sejak dini, termasuk kerja sama antardaerah untuk menutup defisit komoditas tertentu serta optimalisasi cadangan pangan pemerintah.
Melalui High Level Meeting TPID–TP2DD ini, Pemprov Jatim menargetkan stabilitas inflasi tetap terjaga, distribusi pangan makin solid, serta implementasi digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah semakin masif. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian layanan publik menjelang momentum Ramadan–Lebaran. (why)
