Sidoarjo, Nusantaradigital.online – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menegaskan bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di lima kabupaten bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi langkah strategis dalam menciptakan kesiapsiagaan bencana yang inklusif.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa lahirnya ULD-PB dilatarbelakangi kesadaran bahwa di tengah masyarakat terdapat kelompok difabel yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
“Kita harus memahami bahwa bencana adalah urusan bersama. Baik masyarakat umum maupun teman-teman difabel memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan, pelatihan, dan fasilitas kebencanaan. Itulah mengapa ULD-PB ini harus dibentuk,” ujarnya di kantor BPBD Jatim, Senin (4/8/2025).
BPBD Jatim menegaskan tidak ingin ULD-PB berhenti di tahap pembentukan saja. Menurut Gatot, ke depan perlu disusun pedoman pelaksanaan yang jelas, mulai dari pelatihan yang ramah difabel hingga penyediaan peralatan Peringatan Dini (EWS) yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
“Melalui ULD-PB, kita akan banyak berdiskusi dengan teman-teman difabel. Misalnya, di jalur evakuasi untuk pengguna kursi roda, fasilitasnya harus seperti apa? Untuk teman-teman tunanetra, perlu dibuat panduan khusus. Semua itu harus kita rumuskan dalam kebijakan yang nyata,” tegasnya.
Selain itu, BPBD Jatim juga menggandeng ULD-PB Jawa Tengah dan berbagai komunitas difabel untuk memperkaya masukan. “Dari sana, kita bisa mengetahui langsung kebutuhan mereka. Harapannya, kabupaten/kota lain juga ikut membentuk ULD-PB agar layanan kebencanaan inklusif ini bisa menjangkau seluruh Jawa Timur,” tambah Gatot.
Gatot menjelaskan, BPBD Jatim telah melakukan berbagai sosialisasi kebencanaan setiap tahun, namun belum merata di seluruh wilayah. Dengan hadirnya ULD-PB, pelatihan bisa lebih fokus pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
“Di beberapa negara, pelatihan kebencanaan untuk difabel sudah menggunakan teknologi multimedia. Misalnya, bagi tunanetra menggunakan panduan suara, sementara bagi tunarungu disiapkan visual khusus. Kami ingin hal ini juga diterapkan di Jatim, disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” jelasnya.
Rencana berikutnya, BPBD Jatim akan mendorong setiap kabupaten/kota membentuk ULD-PB agar pelatihan dapat dilakukan lebih masif di tingkat daerah. “Kalau sudah terbentuk di semua daerah, pelatihan bisa dilakukan rutin setiap tahun. Provinsi akan mendukung penuh,” tegasnya.
Meski demikian, Gatot mengakui masih banyak tantangan. “Ini program baru, otomatis butuh penyesuaian. Kita harus belajar memahami kebutuhan difabel, melatih relawan, hingga menyiapkan infrastruktur yang memadai,” paparnya.
BPBD Jatim juga membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, organisasi disabilitas, hingga relawan kebencanaan. “Kami berharap dukungan semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk terlibat dalam memberikan pelatihan di sekitar wilayah mereka. Selain itu, masyarakat perlu aktif menginformasikan kepada komunitas difabel bahwa mereka bisa mendapat pelatihan kebencanaan,” ujarnya.
Gatot menegaskan target utama BPBD Jatim adalah menciptakan masyarakat yang paham kebencanaan tanpa terkecuali.
“Yang terpenting, semua masyarakat Jatim, termasuk teman-teman difabel, memahami bagaimana menyiapkan diri menghadapi bencana. Kita ingin tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dalam penanggulangan bencana bukan pilihan, tapi kewajiban,” pungkasnya. (why)
