Surabaya, Nusantaradigital.online — Dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus Evaluasi Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Ruang Loka Artha Praja, Kantor Bapenda Jatim, Surabaya, Selasa (3/6).
Acara strategis ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan langkah program kerja tahun 2025 dengan target-target dalam roadmap ETPD Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/202.1/KPTS/013/2024.
Dalam sambutannya, Plh. Kepala Bapenda Jatim, Hartanto Setiawibowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TP2DD yang telah dilaksanakan secara daring pada 22 April 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, bersama Satgas P2DD Pusat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Ini adalah langkah konkret kita dalam menyiapkan diri menghadapi Championship TP2DD tahun 2026. Harapannya, Jawa Timur bisa masuk nominasi nasional dan terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Hartanto.
Peta jalan ETPD Jawa Timur menetapkan target ambisius: pada tahun 2027, seluruh transaksi penerimaan dari Pajak Daerah harus terlaksana secara semi digital maupun digital 100 persen. Sementara itu, dari sisi Retribusi Daerah, ditargetkan 65 persen penerimaan sudah terdigitalisasi.
Capaian tersebut bukan tanpa dasar. Pada semester I tahun 2024, indeks ETPD Jatim mencatat peningkatan signifikan sebesar 3,3 persen, dari 96,5 persen (semester II 2023) menjadi 99,8 persen. Angka ini berhasil dipertahankan pada semester II 2024. Secara keseluruhan, seluruh pemerintah daerah di Jatim—38 kabupaten/kota dan 1 provinsi—telah masuk kategori digital, dengan rata-rata indeks mencapai 98,8 persen.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Tiga narasumber turut memperkaya diskusi dan penguatan kapasitas peserta, yaitu:
-
Bagus Djulig Wijono, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Jawa Timur
-
FX. Widarto, Kepala Tim Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
-
Bambang Supriadi, Assistant Vice President Pengembangan Digital Bank dari Bank Jatim
Ketiganya memaparkan strategi dan tantangan dalam implementasi digitalisasi transaksi pemerintah, mulai dari aspek kebijakan fiskal, sistem pembayaran, hingga inovasi layanan perbankan.
Dengan semangat kolaboratif dan komitmen kuat menuju transformasi digital, Jawa Timur optimistis dapat menjadi model pelaksanaan ETPD terbaik di Indonesia. (why)
