Surabaya, Nusantaradigital.online — Implementasi sistem e-Katalog versi 6 (v6) untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menghadapi berbagai persoalan teknis dan struktural. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim, Arif Endro Utomo, mengakui bahwa sistem anyar ini belum sepenuhnya siap dan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama di sisi pembayaran dan dukungan teknis di lapangan.
“Ini memang sistem baru. Pasti diawal ada kesulitan. Tapi kami percaya akan jadi lebih baik dari versi sebelumnya (v5.5),” ujar Arif saat ditemui usai rapat di Kantor DPRD Jawa Timur, Rabu (28/5/2025).
Meski diklaim lebih rinci dan terintegrasi, implementasi e-Katalog v6 justru dinilai menyulitkan pelaku usaha, terutama UMKM dan penyedia jasa lokal. Keluhan muncul terkait proses pembayaran yang belum sinkron, akses ke sistem yang lambat, hingga ketidaksiapan SDM baik disisi pengguna maupun penyedia.
“Kalau sekarang memang masih banyak hambatan. Misalnya soal pembayaran, itu belum semua terhubung mulus lewat Telkom. Kami sedang dorong agar prosesnya lebih cepat dan efisien. Tidak lagi bukti pembayaran diunggah manual, atau nyantol-nyantol,” ujarnya.
Arif menyebut bahwa saat ini Telkom dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masih dalam tahap pengembangan. Bahkan untuk sektor konstruksi, kategori baru mulai dimasukkan ke sistem, namun belum sepenuhnya berjalan optimal. Sementara itu, helpdesk dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha disebut masih terbatas.
“Kami punya kewajiban membantu semua permasalahan yang muncul. Sudah ada lebih dari 100 pelaku usaha datang ke tempat kami minta dibantu perizinan dan pendampingan. Kami turun langsung agar mereka bisa berkompetisi,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada sistem jaminan atau kepastian hukum terkait solusi atas kerugian atau hambatan teknis yang dihadapi oleh penyedia. Ia hanya menegaskan bahwa Pemprov akan bersikap proaktif dan tidak lepas tangan jika muncul masalah.
“Jangan sampai ada masalah di SDM, pelaksanaan, hingga hasil akhir. Tapi kami tidak bisa sendirian, karena ini bukan sepenuhnya kewenangan biro pengadaan saja. Kami juga terus mendorong Bank Jatim agar tetap bisa masuk dalam sistem pembayaran,” tambahnya.
Terkait keterlibatan daerah dalam pengembangan sistem nasional ini, Arif juga mengeluhkan terbatasnya ruang masukan dari daerah ke pusat. Ia berharap LKPP membuka ruang diskusi dan menampung pengalaman di daerah untuk menyempurnakan sistem v6 yang menurutnya “masih prematur” untuk diterapkan secara masif.
“Kami sering komunikasi via Zoom, tapi kalau tidak bisa satu gagasan, kami kirim langsung tim ke Jakarta untuk sampaikan masalahnya. Intinya kami siap bantu, tapi sistem ini butuh waktu,” katanya.
Pemprov Jatim berencana menggelar sosialisasi dan pelatihan teknis lanjutan kepada seluruh OPD dan pelaku usaha lokal mulai pertengahan Juni. Namun hingga kini belum ada kepastian tentang perbaikan sistem dari pusat, terutama terkait integrasi pembayaran dan peraturan teknis baru. (why)
