Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, secara tegas melontarkan ultimatum kepada pemerintah agar tidak menjadikan momentum ini sekadar acara seremonial.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kantor Gubernur Jawa Timur berlangsung penuh tekanan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, secara tegas melontarkan ultimatum kepada pemerintah agar tidak menjadikan momentum ini sekadar acara seremonial.
“Ini bukan seremoni. Kami ingin langkah nyata. Bahkan kami targetkan dalam 12 hari ke depan sudah ada tindak lanjut konkret,” tegas Jazuli, Jumat (1/5).
Menurutnya, ada dua tuntutan nasional yang paling mendesak. Pertama, Gubernur Jawa Timur diminta segera memfasilitasi pertemuan antara serikat buruh dengan pemerintah pusat, khususnya terkait sektor pembiayaan dan kebijakan strategis ketenagakerjaan. Kedua, mendorong percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hingga kini belum berpihak pada buruh.
Tak hanya itu, FSPMI Jatim juga meminta pemerintah daerah menyampaikan secara resmi aspirasi buruh kepada Menteri Keuangan terkait kebijakan pajak perburuhan yang dinilai memberatkan.
“Ini harus disampaikan secara tertulis. Jangan hanya jadi wacana,” tegasnya.
Di tingkat daerah, Jazuli menyoroti janji pengurangan pajak kendaraan bermotor bagi buruh. Ia meminta kebijakan tersebut segera memiliki payung hukum yang jelas, baik melalui Peraturan Gubernur maupun surat edaran.
“Kalau memang ada diskon pajak 20 persen untuk buruh, harus jelas aturannya. Kami siap bantu sosialisasi ke anggota,” ujarnya.
FSPMI Jatim juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya menjelang penerimaan siswa baru. Mereka meminta transparansi dalam jalur afirmasi agar benar-benar berpihak pada anak buruh dan tidak disalahgunakan.
“Kami tidak ingin ada praktik ‘main-main’ di bawah. Harus terbuka dan tepat sasaran,” kata Jazuli.
Isu kesejahteraan lain yang disorot adalah program perumahan buruh. Menurutnya, skema cicilan yang ada saat ini masih jauh dari kemampuan mayoritas pekerja.
“Kalau cicilan Rp1,5 juta sampai Rp2 juta, itu berat. Rata-rata upah buruh hanya sekitar Rp2,5 juta. Harapannya di bawah Rp1 juta,” jelasnya.
Selain itu, persoalan jaminan pesangon juga kembali diangkat. Jazuli menilai implementasi program tersebut masih belum jelas, padahal sudah dijanjikan sejak lama.
“Banyak buruh kehilangan pekerjaan tanpa kepastian hak. Proses hukum panjang. Harus ada sistem yang lebih cepat dan adil,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jazuli juga menyayangkan tidak hadirnya perwakilan legislatif dalam peringatan May Day. Ia menilai DPRD seharusnya hadir sebagai representasi rakyat untuk mendengar langsung aspirasi buruh.
“Ini momen penting, tapi mereka tidak hadir. Padahal banyak kebijakan buruh berkaitan langsung dengan DPRD,” ujarnya.
FSPMI Jawa Timur memastikan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Bagi mereka, May Day bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan titik tekan untuk mendorong perubahan nyata.
“Semua sudah jelas, tinggal action. Kami tidak akan berhenti sampai ada realisasi,” pungkas Jazuli. (why)
