Surabaya, Nusantaradigital.online — Wakil Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menegaskan bahwa kewenangan pengawasan di daerah merupakan “kesaktian” terakhir yang harus dipertahankan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia mengingatkan, jika fungsi ini dipangkas atau dipusatkan sepenuhnya ke Jakarta, maka kecepatan dan efektivitas perlindungan akan semakin lemah.
“Kalau pengawasan mau ditarik ke pusat, rentang kendalinya panjang. Kasus pemulangan PMI bermasalah akan berlarut-larut. Padahal, praktik-praktik baik yang sudah berjalan di daerah kantong PMI harusnya diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya dalam sesi materi bertema Peran dan Upaya Legislasi untuk Memastikan Perlindungan PMI di Surabaya, Selasa (12/8/2025).
Hikmah juga menyoroti penghapusan klausul perlindungan keluarga PMI dari Perda Jawa Timur oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pasal-pasal tersebut dirumuskan dengan susah payah, bahkan melibatkan jaringan dan pakar hukum, karena keluarga PMI—terutama anak—sering menghadapi risiko sosial dan psikologis saat anggota keluarganya bekerja di luar negeri.
“Setiap tahun selalu ada anak PMI yang menjadi korban kekerasan, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Karena itu, kami memasukkan klausul perlindungan keluarga dalam Perda. Sayangnya, Kemendagri menghapus dengan alasan bukan kewenangan provinsi,” ujarnya.
Dalam paparannya, politisi asal Malang ini juga menekankan pentingnya pendekatan responsif gender yang ia sederhanakan dengan istilah “memanusiakan perempuan” di seluruh tahapan migrasi tenaga kerja. Menurutnya, sebelum berangkat, pekerja migran perempuan harus dipastikan memiliki kesiapan mental, pengetahuan, dan kontrol atas keputusan mereka, bukan semata didorong oleh tekanan ekonomi atau paksaan keluarga.
Hikmah menegaskan, perlindungan PMI tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga dukungan anggaran. “Perencanaan sebagus apapun kalau anggarannya tidak keluar itu namanya bullshit. Kami di DPRD terus berjuang agar anggaran perlindungan PMI tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia mendorong sinergi pentahelix—pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat—agar layanan bagi PMI dan keluarganya lebih berpihak pada kelompok rentan (mustadh’afin). “Pengawasan yang benar dan jernih akan memastikan mereka berangkat dengan dokumen lengkap, kompetensi cukup, dan kondisi keluarga yang terjamin, sehingga bisa bekerja produktif dan aman di luar negeri,” pungkasnya. (why)
