Surabaya, Nusantaradigital.online — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menjalin sinergi strategis dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur melalui penandatanganan perjanjian kerja sama kesepahaman, Senin (7/5).
Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono dan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan lelang eksekusi atas objek Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Penandatanganan berlangsung di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya.
“Ruang lingkup kerja sama ini meliputi peningkatan intensitas pelaksanaan lelang eksekusi sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, optimalisasi proses verifikasi dokumen, penetapan lelang, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya,” jelas Eko.
Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi Bank Jatim untuk menekan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) dan memperoleh recovery aset yang aman serta efisien. “Dengan dukungan teknologi informasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan lelang dapat menjadi solusi penyelesaian piutang yang optimal,” ujarnya.
Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan lelang sebagai bagian dari manajemen risiko dan penyelesaian aset bermasalah. “Kami berharap sinergi ini bisa terealisasi dengan baik melalui koordinasi di level teknis dan memberikan kontribusi positif bagi kinerja kedua institusi,” tambah Eko.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN Jatim, Dudung Rudi Hendratna. Ia menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah konkret memperkuat sinergi antara DJKN dan Bank Jatim. “Kerja sama ini akan semakin meningkatkan kualitas layanan lelang, khususnya untuk objek hak tanggungan,” tuturnya.
Dengan kerja sama ini, baik Bank Jatim maupun DJKN Jawa Timur optimistis dapat memperkuat tata kelola aset dan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah melalui proses lelang yang transparan dan akuntabel. (why)
