Sidoarjo, Nusantaradigital.online – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana berbasis satuan pendidikan dan lingkungan pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana (Pestana).
Program tersebut direncanakan diluncurkan sekitar momentum Hari Santri, 21–22 Oktober 2026, dengan melibatkan lintas sektor. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pesantren dalam menghadapi potensi bencana, tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah ketika bencana terjadi.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, melalui Kepala Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur, Dadang Iqwandy, mengatakan program Pestana disiapkan karena jumlah pesantren yang berada di kawasan rawan bencana cukup besar.
“Berdasarkan data Kanwil Kemenag, dari sekitar 7.425 pesantren di Jawa Timur, kami petakan terdapat sekitar 5.930 pesantren yang berada di zona rawan bencana kategori tinggi,” ujar Dadang.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis. Pesantren tidak hanya perlu mendapatkan edukasi mengenai kebencanaan, tetapi juga didorong memiliki kapasitas untuk melakukan kesiapsiagaan secara mandiri.
BPBD Jatim bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan sejumlah pihak terkait saat ini tengah mematangkan konsep serta indikator Pestana. Nantinya, pelaksanaan program akan melibatkan lintas sektor dan dilaksanakan secara bertahap di 38 kabupaten/kota.
“Harapannya tidak hanya mengandalkan BPBD. Pesantren juga mempunyai kemandirian dalam menghadapi bencana,” jelasnya.
Dadang menambahkan, karakter pesantren berbeda dengan sekolah reguler. Banyak pesantren yang menerapkan sistem boarding sehingga santri berada di lingkungan pesantren selama 24 jam. Karena itu, kesiapsiagaan bencana perlu mencakup seluruh lingkungan pesantren, bukan hanya ruang kelas.
Dalam konsep yang tengah disiapkan, pesantren nantinya didorong memiliki tim siaga bencana yang dapat berperan dalam edukasi, kesiapsiagaan, hingga respons awal ketika terjadi bencana.
Selain itu, BPBD Jatim juga menyiapkan instrumen asesmen sederhana terkait kondisi bangunan yang dapat digunakan oleh masyarakat nonteknis. Instrumen tersebut diharapkan membantu mengenali tanda-tanda awal kerentanan bangunan, seperti balok yang melengkung, rembesan air, maupun kondisi lain yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
“Harapannya mereka bisa melakukan secara mandiri, tidak selalu menunggu dari pemerintah,” kata Dadang.
Program Pestana juga akan mengadopsi dan menyesuaikan indikator kesiapsiagaan yang telah digunakan dalam program kebencanaan lainnya. Termasuk mengintegrasikan pendekatan desa dan satuan pendidikan agar pesantren yang berada di tengah permukiman masyarakat dapat membangun kesiapsiagaan secara bersama.
Dadang menegaskan, keberadaan Pestana bukanlah program yang muncul sebagai respons atas satu kasus bencana tertentu. Program tersebut telah memiliki landasan regulasi dan kebijakan yang disiapkan jauh sebelumnya.
“Ini bukan merespons satu kasus. Regulasi dan kebijakan terkait fasilitasi pengurangan risiko bencana di pesantren sudah ada jauh sebelumnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan telah masuk dalam berbagai regulasi terkait pengembangan dan fasilitasi pesantren di Jawa Timur. Karena itu, peluncuran Pestana merupakan bagian dari implementasi kebijakan tersebut agar lebih konkret di lapangan.
Ke depan, BPBD Jatim berharap pesantren tidak hanya menjadi objek dalam penanggulangan bencana, tetapi juga berkembang menjadi agen kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.
“Kalau ada agen-agen kesiapsiagaan, mereka bisa menularkan pengetahuan kepada warga pesantren. Jadi tidak berhenti pada pelatihan saja,” pungkas Dadang. (why)
