Surabaya, Nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak dilakukan secara serampangan dan tidak menyasar pelayanan dasar masyarakat. Efisiensi difokuskan pada belanja penunjang kegiatan, sementara belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, sosial, subsidi, serta belanja pegawai dipastikan tetap berjalan penuh.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, dalam wawancara khusus di kantornya, Senin (19/1). Menurutnya, efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai upaya menata ulang kewajaran belanja, bukan memangkas program utama.
“Efisiensi ini bukan membabi buta. Kita hitung kelayakan dan kewajarannya. Yang kita kurangi itu kegiatan pendukung, bukan kegiatan utamanya,” tegas Aftabuddin.
Ia menjelaskan, sejumlah pos yang menjadi fokus efisiensi antara lain perjalanan dinas, konsumsi rapat, belanja alat tulis kantor, serta kegiatan forum seperti rapat dan FGD yang dinilai masih bisa disederhanakan. Rapat singkat, misalnya, tidak lagi harus disertai konsumsi berlebihan atau digelar di hotel, sementara koordinasi antar daerah yang bisa dilakukan secara daring cukup dilakukan melalui Zoom.
“Kalau koordinasi bisa lewat Zoom, kenapa harus beramai-ramai ke lapangan. Tapi kalau memang perlu turun langsung, silakan. Efisiensi itu soal kebutuhan, bukan pelarangan,” ujarnya.
Aftabuddin juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti Jawa Timur kehilangan sumber pendapatan. Ia menyebut, yang terjadi adalah penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya dikelola langsung oleh provinsi kini dialihkan ke kementerian, namun pelaksanaannya tetap berjalan.
“Kalau Pemprov butuh pembangunan jalan, misalnya, tetap bisa dilakukan dengan mengajukan proposal ke Kementerian PUPR. Dananya ada, kegiatannya jalan, hanya mekanismenya yang berubah,” jelasnya.
Dalam situasi tersebut, Pemprov Jatim justru mendorong seluruh OPD untuk mengubah pola pikir. OPD tidak lagi hanya diposisikan sebagai pengguna anggaran, tetapi juga ditantang menjadi kontributor pendapatan daerah.
“Kita diminta berpikir bukan hanya sebagai penghabis anggaran, tapi juga sebagai penghasil. Semua OPD harus punya cara berpikir seperti itu,” katanya.
Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi aset milik daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Aset-aset tersebut bisa disewakan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau dimanfaatkan melalui skema bagi hasil selama tidak melanggar aturan dan tidak membebani masyarakat.
“Punya lahan pinggir jalan, punya gedung di lokasi strategis, punya lapangan olahraga, itu semua bisa dioptimalkan. Tapi tetap harus pakai regulasi yang benar,” tegasnya.
Untuk mencegah potensi penyimpangan, Pemprov Jatim mendorong seluruh pemanfaatan aset dilakukan secara transparan dan digital. Sistem pembayaran diarahkan melalui aplikasi resmi yang terhubung langsung ke Bank Jatim sehingga pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
“Dengan sistem digital, tidak ada pungli, tidak ada uang yang mampir ke mana-mana,” katanya.
Aftabuddin menambahkan, berbagai aset strategis seperti videotron milik OPD, halte transportasi publik, hingga ruang-ruang promosi daerah bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta secara terbuka dan profesional. Praktik ini, menurutnya, sudah banyak diterapkan di daerah lain dan terbukti efektif meningkatkan pendapatan.
Namun ia menegaskan, seluruh upaya tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Subsidi tetap berjalan, program sosial tidak dikurangi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai kita cari pendapatan tapi rakyat malah terbebani. Itu prinsip yang tidak boleh dilanggar,” ujarnya.
Ia juga memastikan belanja pegawai tidak termasuk dalam objek efisiensi. Menurutnya, belanja pegawai justru menjadi penggerak utama perputaran ekonomi daerah.
“Kalau gaji dipotong, orang tidak belanja. Kalau orang tidak belanja, ekonomi tidak bergerak. Itu sudah dipertimbangkan,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Jatim optimistis efisiensi anggaran tidak akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 5,04 persen.
“Yang kita efisiensikan adalah faktor-faktor yang tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Target kita ekonomi tetap tumbuh dengan baik,” tegasnya.
Menutup wawancara, Aftabuddin menekankan bahwa seluruh program prioritas Pemprov Jatim tetap berjalan tanpa pengecualian.
“Prokesra jalan terus, Trans Jatim jalan terus, pendidikan dan kesehatan tetap optimal. Yang kita rapikan itu penunjangnya,” pungkasnya.
Ia optimistis kebijakan efisiensi justru akan melahirkan birokrasi yang lebih kreatif, adaptif, dan produktif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Jawa Timur. (why)
