Surabaya, Nusantaradigital.online – Jawa Timur dikenal sebagai provinsi yang subur, kaya budaya, dan berpenduduk dinamis. Namun di balik anugerah tersebut, provinsi ini menyimpan 14 potensi bencana mulai dari tanah longsor, banjir, gempa bumi, hingga cuaca ekstrem. Untuk itu, upaya pengurangan risiko bencana (PRB) terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, tak hanya pemerintah tetapi juga komunitas, akademisi, media, dunia usaha, hingga relawan.
Hal ini mengemuka dalam dialog “Ruang Informasi” episode 84 bersama dua narasumber kunci, Dadang Iqwandy, Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jatim, serta Saiful Anam, Wakil Sekjen Forum PRB Jatim.
“Penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi jauh sebelumnya. Ada fase pra-bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Tujuannya jelas: mengurangi risiko, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan kerugian,” tegas Dadang Iqwandy.
Menurutnya, dari 8.500 desa/kelurahan di Jatim, 5.254 di antaranya masuk kategori rawan bencana. Pemerintah provinsi telah membentuk 1.900 Desa Tangguh Bencana (Destana) sesuai amanat BNPB, melatih masyarakat dengan berbagai program seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana, Early Warning System, hingga Taman Edukasi Bencana yang kini dikunjungi ribuan pelajar tiap bulannya.
Saiful Anam menegaskan, pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah. “Bencana adalah urusan bersama. Forum PRB hadir menyatukan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, akademisi, hingga media. Tujuannya satu: membangun ketangguhan dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Forum PRB Jatim saat ini telah terbentuk di 28 kabupaten/kota dengan jaringan 250 organisasi relawan beranggotakan 15.000 orang. Targetnya, dalam dua tahun ke depan, forum ini hadir di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Tak hanya pelatihan, aksi nyata seperti penanaman pohon, bersih-bersih sungai, hingga edukasi mitigasi rutin digelar. “Kita ingin kesadaran masyarakat tumbuh, bukan hanya di daerah yang pernah terkena bencana, tapi di seluruh wilayah rawan,” imbuh Saiful.
BPBD Jatim juga mengandalkan Pusdalops-PB, pusat pengendalian operasi bencana 24 jam yang terhubung dengan 37 Pusdalops kabupaten/kota, BMKG, TNI-Polri, dan lembaga lain. Sistem ini memantau titik api, curah hujan, status gunung berapi, hingga tinggi muka air secara real time, sekaligus menangkal hoaks di media sosial.
Tak kalah penting, inklusivitas juga menjadi perhatian. Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana yang melibatkan berbagai komunitas difabel, memberikan pelatihan khusus, hingga menggelar Jambore Disabilitas di Banyuwangi.
“Tak boleh ada satu pun warga tertinggal dalam penyelamatan, termasuk difabel dan lansia. Semua punya hak yang sama untuk selamat,” tegas Dadang.
Sebagai puncak edukasi kebencanaan, Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 tingkat nasional akan digelar di Mojokerto Raya pada 1-3 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan pelatihan, pameran penanggulangan bencana, mitigasi spiritual, hingga layanan masyarakat gratis.
“Generasi muda harus ambil peran. Mari manfaatkan momentum Bulan PRB untuk belajar, berkolaborasi, dan membangun ketangguhan sejak dini,” pesan Dadang. (why)
