Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyoroti persoalan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kualitas belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya, Lilik menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah dan penyertaan modal kepada BUMD harus lebih transparan dan produktif.
“Tidak boleh ada aset idle tanpa rencana bisnis yang jelas dan membiarkan aset menganggur lebih dari dua tahun,” ujar Lilik di hadapan rapat paripurna DPRD Jawa Timur.
Gubernur Khofifah saat menerima hasil rekomendasi pansus LKPJ, dalam Sidang Rapat Paripurna Rabu (13/5).
Fraksi PKS menilai sejumlah BUMD Jawa Timur masih belum menunjukkan kontribusi optimal terhadap PAD. Karena itu, PKS meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap aset hasil penyertaan modal daerah agar pemanfaatannya lebih maksimal dan mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, PKS juga menyoroti komponen “lain-lain PAD yang sah” yang dinilai perlu dijelaskan lebih rinci agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel.
Tak hanya dari sisi pendapatan, Fraksi PKS turut mengkritisi struktur belanja daerah yang dinilai masih terlalu besar pada sektor birokrasi dibanding belanja produktif untuk masyarakat. Menurut PKS, kualitas belanja pemerintah harus diarahkan pada program yang memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Fraksi PKS bahkan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memenuhi mandatory spending infrastruktur minimal 40 persen paling lambat dalam APBD 2027.
Di bidang ekonomi, PKS menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur perlu lebih berkualitas dan inklusif. Pemerintah diminta memperkuat sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pertanian, nelayan, koperasi, hingga sektor informal yang menjadi penopang ekonomi masyarakat bawah.
PKS juga menaruh perhatian terhadap penurunan angka kemiskinan yang dinilai melambat. Pemerintah provinsi didorong menyusun strategi penanggulangan kemiskinan berbasis spasial dan terintegrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.
Sementara itu, terkait ketenagakerjaan, Fraksi PKS menilai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum sepenuhnya diiringi peningkatan kualitas pekerjaan. Pemerintah diminta memperkuat program link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri serta memperluas perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Meski menyampaikan banyak catatan kritis, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi atas berbagai capaian dan penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.
“Penghargaan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menjadikan warga Jawa Timur lebih bahagia,” kata Lilik.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda, dengan catatan seluruh rekomendasi DPRD wajib ditindaklanjuti dalam RKPD dan APBD tahun berikutnya. (why)
