Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Bima Rafsanjani Rafid.
Surabaya, Nusantaradigital.online — Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mulai dari tata kelola, evaluasi direksi dan komisaris, hingga penyelamatan aset daerah yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Bima Rafsanjani Rafid dalam penyampaian pandangan fraksi terkait pembahasan laporan pansus kinerja BUMD Jawa Timur di DPRD Jatim.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menilai evaluasi terhadap BUMD tidak cukup dilakukan secara administratif, melainkan harus menyentuh aspek fundamental, terutama efektivitas bisnis, profesionalisme manajemen, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan reformasi BUMD secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip berbasis kinerja,” ujar Bima.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap aset daerah yang telah disertakan ke dalam sejumlah BUMD. Menurut mereka, aset-aset tersebut harus dipastikan benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan justru menjadi beban.
Selain itu, Gerindra meminta adanya evaluasi objektif terhadap direksi maupun komisaris BUMD yang dinilai belum memenuhi standar kinerja. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pengelolaan perusahaan daerah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berorientasi pada capaian bisnis dan pelayanan publik.
“Direksi dan komisaris yang belum memenuhi standar kinerja perlu dievaluasi secara objektif,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar pengelolaan BUMD dipisahkan dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim. Langkah tersebut dianggap penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih profesional, independen, dan fokus terhadap pengembangan usaha daerah.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Gerindra turut meminta Pemprov Jawa Timur memperkuat langkah penyelamatan aset BUMD, terutama terhadap aset-aset yang dinilai bermasalah atau belum termanfaatkan secara optimal.
Sorotan khusus juga diarahkan kepada sejumlah BUMD strategis seperti Bank Jatim, PT BPR Jatim, dan PT Jamkrida Jatim. Gerindra menilai perusahaan-perusahaan tersebut memiliki potensi besar menopang pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kontribusinya harus terus ditingkatkan.
“Fraksi Gerindra mendorong Bank Jatim untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Jawa Timur lebih dari 60 persen,” kata Bima.
Pandangan Fraksi Gerindra ini menambah tekanan politik terhadap upaya pembenahan BUMD di Jawa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, isu tata kelola, efektivitas bisnis, hingga transparansi pengelolaan aset perusahaan daerah memang menjadi perhatian publik maupun DPRD. (why)
