Juru Bicara Pansus, Adam Rusydi.
Surabaya, Lintas Nusantara– DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti penyajian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan menyampaikan bahwa penyajian kinerja masih cenderung berfokus pada kuantitas anggaran dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas serta dampak program terhadap masyarakat.
Juru Bicara Pansus, Adam Rusydi, menyampaikan bahwa secara umum LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi kinerja makro, Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen. Dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 5 indikator melampaui target, di antaranya Indeks Gini 0,359, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,13, tingkat pengangguran 3,71 persen, serta indeks kesalehan sosial 77,49.
Sementara itu, satu indikator memenuhi target yaitu tingkat kemiskinan sebesar 9,3 persen, dan satu indikator belum tercapai yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,43.
Pada Indikator Kinerja Daerah (IKD), dari total 166 indikator, sebanyak 52 persen tercapai, 8 persen tidak tercapai, dan 40 persen belum dapat diukur.
Pansus juga menekankan pentingnya menjaga validitas dan konsistensi data kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel.
Selain itu, sejumlah rekomendasi turut disampaikan, meliputi peningkatan evaluasi kinerja, pengelolaan aset daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebelumnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan antara legislatif dan eksekutif. (why)
