Khofifah Minta Enam Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Segera Beradaptasi, Tekankan Integritas dan Target Kinerja

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

 

Surabaya, Nusantaradigital.online – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami tanggung jawab sebagai pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Khofifah menegaskan, jabatan sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bukan sekadar perubahan posisi, melainkan amanah yang menuntut keberanian mengambil keputusan, pemahaman regulasi, serta kemampuan membangun koordinasi lintas sektor.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat memberikan arahan dalam pelantikan enam pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim.

Enam pejabat yang dilantik yakni Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian, Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Saudara sekalian, you have to decide. Kalau ada yang kurang dipahami, konsultasikan. Kalau berkaitan dengan regulasi, tanyakan kepada Biro Hukum. Kalau berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi, tanyakan kepada Pak Sekda,” tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, pejabat yang menduduki jabatan pimpinan OPD harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi keputusan dan langkah konkret. Terlebih, dinamika regulasi di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, mengharuskan pejabat terus memperbarui pemahaman terhadap aturan.

Ia mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga amanah masyarakat sekaligus marwah organisasi Pemprov Jatim dengan bekerja jujur, konsisten, dan penuh integritas.

Secara khusus, Khofifah memberikan sejumlah pekerjaan prioritas kepada masing-masing pejabat. Kepada Kepala Dinas Perkebunan, ia meminta percepatan program bongkar ratoon tebu untuk mendukung target swasembada gula nasional.

Program tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah Jatim karena daerah ini masuk dalam pelaksanaan program nasional. Khofifah meminta koordinasi segera dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta para bupati, terutama terkait calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan melalui surat keputusan.

Sementara kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Khofifah meminta penguatan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Lebaran.

Ia menekankan pentingnya pemantauan langsung ke pasar untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan, termasuk komoditas terigu yang mengalami kenaikan harga. Koordinasi dengan Bulog dan distributor juga perlu diperkuat.

“Disperindag jangan banyak di kantor. Disperindag harus banyak ke pasar dan bertemu warga,” ujarnya.

Khofifah juga meminta pelaksanaan pasar murah dilakukan secara terkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Bakorwil, serta pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, pasar murah harus menjadi instrumen untuk membantu masyarakat, bukan justru menjadi pesaing pasar tradisional.

Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga, Disperindag diminta memperluas peluang perdagangan antardaerah dan antarprovinsi serta menghubungkannya dengan investasi.

Khofifah mencontohkan komitmen transaksi perdagangan Jawa Timur dengan Jawa Barat selama periode 2019-2026 yang mencapai Rp8,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6,1 triliun berasal dari sektor peternakan dan hilirisasi.

Capaian tersebut, menurut dia, perlu ditelaah lebih jauh untuk menemukan peluang perdagangan yang dapat mengungkit pertumbuhan UMKM Jawa Timur.

Arahan berikutnya ditujukan kepada dua kepala Bakorwil, yakni Pamekasan dan Madiun. Khofifah meminta Bakorwil memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi bencana, terutama memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi.

Ia mengingatkan potensi longsor di sejumlah wilayah yang memiliki kondisi tanah retak akibat musim kemarau. Karena itu, Bakorwil diminta aktif memantau kondisi daerah dan menjadi penghubung pelayanan Pemprov Jatim dengan masyarakat.

“Bakorwil saya minta tolong menjadi mata, telinga, dan bagian dari pelayanan yang bisa dilakukan Pemprov lebih awal karena posisinya lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

Adapun kepada Kepala Biro Perekonomian, Khofifah menyampaikan adanya tambahan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Ia meminta pengelolaan BUMD dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi kinerja masing-masing perusahaan dan anak perusahaan. Anak perusahaan yang sudah tidak produktif dan tidak lagi memiliki prospek usaha diminta segera ditentukan langkah penyelesaiannya agar tidak menjadi beban APBD.

Khofifah menegaskan, keberadaan BUMD semestinya mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebaliknya menjadi beban keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa diminta menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Khofifah mengingatkan sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jaga amanah, jaga marwah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita semua harus menjaga amanah dengan baik, istiqamah, serta menjalankan tugas dengan penuh kejujuran dan integritas,” pesannya. (mel)

By why hum

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights