Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPP Apindo Jawa Timur, Jhonson Simanjuntak (baju merah tengah).
Surabaya, Nusantaradigital.online – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur mengusulkan penggunaan indeks alfa 0,5 dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi dan investasi yang dinilai masih menghadapi tantangan.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPP Apindo Jawa Timur, Jhonson Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah menyampaikan pandangan dan sikap pengusaha dalam Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur di Ruang Wawasan Disnakertrans Jatim, Kamis (19/11/2026).
Menurut Jhonson, penetapan UMP dan UMSP harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Apindo juga telah menyampaikan sejumlah pertimbangan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan pengambilan keputusan.
“Kalau UMP dan UMSP sudah, tinggal nanti bagaimana Bu Gubernur bisa membaca apa yang sudah kita sampaikan di dalam rapat tadi. Kita memang sudah tuliskan semua terkait pandangan kita, sikap kita terhadap UMP dan UMSP,” ujarnya seusai rapat.
Dia menjelaskan, usulan alfa 0,5 tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan investasi yang dinilai belum sepenuhnya mendukung dunia usaha.
“Kondisi ekonomi yang begitu tidak mendukung, investasi juga begitu. Jadi ayo kita sama-sama belajar melihat ini supaya investasi bisa masuk dan ekonomi mulai jalan kembali dan perusahaan-perusahaan juga bisa mulai hidup kembali,” katanya.
Jhonson berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mempertimbangkan masukan dari kalangan pengusaha dalam menetapkan kebijakan pengupahan 2027.
Menurutnya, kebijakan upah perlu memperhatikan kondisi dunia usaha agar perusahaan tetap mampu beroperasi, investasi tumbuh, dan aktivitas ekonomi kembali bergerak.(why)

