Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewaspadai potensi kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ketiga komoditas tersebut tercatat menjadi penyumbang tekanan inflasi berdasarkan historis perkembangan harga selama 2023-2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11).
Menurut Khofifah, pengendalian inflasi tidak cukup hanya menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan produsen, khususnya petani dan pelaku usaha pangan.
“Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi gejolak harga, Pemprov Jatim memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga dan pengawasan pasar, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama antara wilayah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Khofifah juga meminta kepala daerah memperkuat komunikasi lintas wilayah untuk mengantisipasi persoalan distribusi kebutuhan pokok maupun energi.
“Jika berkaitan dengan pasokan sembako, kepala dinas yang membidangi perdagangan bisa saling berkomunikasi. Begitu pula jika berkaitan dengan pasokan gas, kepala dinas ESDM perlu memperkuat koordinasi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Angka tersebut juga menurun dibandingkan inflasi Jatim sebelumnya yang mencapai 3,32 persen.
Di sisi lain, perekonomian Jawa Timur pada Triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,61 persen dan menyumbang 14,36 persen terhadap perekonomian nasional.
Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen serta investasi yang meningkat 8,69 persen.
Dari sisi produksi pangan, Jawa Timur masih memiliki modal kuat untuk menjaga stabilitas pasokan. Sepanjang Januari-November 2026, produksi padi mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG), tumbuh 2,84 persen. Sementara produksi jagung mencapai 4,27 juta ton jagung pipilan kering (JPK), meningkat 0,76 persen. Kedua komoditas tersebut menempatkan Jatim pada peringkat pertama nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua II TPID Jatim sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Ibrahim mengatakan, meski inflasi masih terkendali, sejumlah risiko perlu diantisipasi menjelang Nataru.
Risiko tersebut antara lain peningkatan permintaan masyarakat, potensi gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” kata Ibrahim.
Ia menambahkan, momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,82 persen harus dijaga melalui stabilitas ekonomi dan peningkatan produktivitas.
“Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menyampaikan sektor jasa keuangan Jatim masih menunjukkan kinerja stabil dan tumbuh positif.
Hingga September 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,74 persen, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,24 persen.
OJK juga terus memperluas edukasi keuangan. Hingga Oktober 2026, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi. (why)

