Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur (BP3MI Jatim), Gimbar Ombai Helawarnana, di Surabaya
Surabaya, Nusantaradigital.online – Menjelang arus mudik Lebaran, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur terus memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah yang saat ini menjadi perhatian akibat dinamika konflik di beberapa wilayah.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur (BP3MI Jatim), Gimbar Ombai Helawarnana, di Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan PMI asal Jawa Timur yang terdampak langsung konflik di kawasan tersebut. Namun pemerintah tetap melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
“Kami dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sedang melaksanakan koordinasi intensif dengan perwakilan RI di luar negeri. Khususnya untuk PMI yang berada di kawasan Timur Tengah, karena mereka masih berada di negara penempatan sehingga menjadi ranah perwakilan kita di sana untuk melakukan pendataan dan antisipasi apabila sewaktu-waktu harus dilakukan evakuasi,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan, kementerian telah menyiapkan satuan tugas khusus yang bekerja selama 24 jam untuk memantau perkembangan situasi PMI di kawasan rawan konflik tersebut.
“Di KP2MI kami menyiapkan sub-satgas yang melakukan koordinasi dengan perwakilan RI dan kementerian terkait selama 24 jam penuh. Sampai saat ini belum ada PMI yang terdampak langsung, tetapi kami tetap memantau perkembangan situasi,” katanya.
Meski demikian, BP3MI Jatim telah menerima sejumlah laporan dari keluarga PMI di Jawa Timur yang mengkhawatirkan kondisi kerabat mereka di Timur Tengah. Salah satunya laporan dari Kabupaten Situbondo mengenai lima PMI yang bekerja di beberapa negara kawasan tersebut.
“Beberapa dinas tenaga kerja daerah menyampaikan aduan dari keluarga PMI yang berada di Timur Tengah. Kami masih melakukan penelusuran apakah kasusnya terkait konflik, perdagangan orang atau penempatan ilegal,” jelasnya.
Data BP3MI Jatim mencatat sejak 2022 hingga 2026 terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.900 orang berada di Arab Saudi, sementara sisanya tersebar di beberapa negara lain seperti Jordania dan Qatar.
“Di Jordania kami mendata ada satu PMI, sementara di Qatar juga ada beberapa. Untuk wilayah konflik seperti Iran atau Israel tidak ada penempatan PMI dari Jawa Timur,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejak 2015 pemerintah masih memberlakukan moratorium penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah. Karena itu, jika ditemukan PMI sektor domestik di kawasan tersebut, kemungkinan besar berangkat secara nonprosedural.
Selain memantau kondisi PMI di luar negeri, BP3MI Jatim juga menyiapkan layanan khusus bagi PMI yang pulang ke tanah air selama masa mudik Lebaran melalui Bandara Internasional Juanda.
“Petugas kami siagakan di embarkasi Juanda untuk melakukan asistensi bagi PMI yang kembali, terutama jika ada yang bermasalah atau membutuhkan bantuan,” ujarnya.
BP3MI Jatim membuka help desk PMI di Terminal 1 kedatangan serta menyediakan lounge PMI di Terminal 2 kedatangan. Layanan tersebut disiapkan untuk membantu PMI maupun keluarganya yang menjemput di bandara.
“Kami juga menyiapkan fasilitas seperti kursi roda, ambulans dan tim medis jika diperlukan untuk merujuk PMI ke rumah sakit terdekat,” katanya.
Untuk sementara, jumlah PMI yang berangkat dari Jawa Timur belum menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data BP3MI Jatim, rata-rata penempatan PMI berkisar antara 100 hingga 120 orang per hari.
“Lonjakan kemungkinan terjadi mendekati Lebaran, sekitar H-5, karena banyak PMI yang mengambil cuti untuk pulang ke kampung halaman,” jelasnya.
Adapun daerah asal PMI terbanyak di Jawa Timur masih didominasi oleh Kabupaten Ponorogo, Madiun, Malang dan wilayah Madura.
Menjelang arus mudik ini, BP3MI Jatim juga mengimbau para PMI yang pulang ke Indonesia untuk melapor dan melakukan pendataan di bandara guna memastikan dokumen serta status kerja mereka tetap aman.
“Kami mengharapkan PMI yang mudik tetap melaporkan kepulangannya dan memastikan dokumen serta asuransi tenaga kerja mereka aktif. Kami siap membantu jika mereka membutuhkan asistensi,” pungkasnya. (why)
