Purwanti Utami
Surabaya, Nusantaradigital.online– Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Penta) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Purwanti Utami, menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas ketenagakerjaan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah semata. Dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lain harus terlibat aktif agar transformasi pasar kerja berjalan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Purwanti saat diwawancarai usai kegiatan yang digelar di Hotel Santika Gubeng Surabaya, Selasa (3/2/2026).
“Kalau hanya dari pemerintah, itu sama saja mematikan transfer factor dari para pelaku usaha sebagai user tenaga kerja. Padahal justru mereka yang paling diuntungkan ketika tenaga kerja diperlakukan dengan adil dan aman,” ujar Purwanti.
Menurutnya, pendekatan ketenagakerjaan saat ini tidak cukup hanya mengedepankan konsep keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bersifat teknis. Perusahaan juga dituntut memahami konsep pendukung seperti kesetaraan gender, inklusivitas, dan perlindungan kelompok rentan di tempat kerja.
“Bagaimana memperlakukan tenaga kerja secara adil tanpa diskriminasi gender, memberi rasa aman dan nyaman bagi semua kalangan, termasuk perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas. Itu yang harus disamakan persepsinya agar bisa diterapkan di perusahaan,” tegasnya.
Purwanti mengungkapkan, berdasarkan survei terhadap sekitar 30 perusahaan swasta dari tiga sektor utama—manufaktur, ritel, dan jasa—terdapat empat sektor riil yang paling banyak bersentuhan dengan tenaga kerja muda, perempuan, dan disabilitas. Salah satunya adalah sektor hospitality, seperti hotel, kafe, dan usaha berbasis layanan lainnya.
“Potensinya besar sekali. Banyak anak muda sudah bergerak di sektor bisnis ini, sehingga intervensi kebijakan harus tepat dan berbasis data,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keberlanjutan proyek kolaboratif yang telah berjalan sejak 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun ini hingga tahun depan. Proyek tersebut diarahkan untuk membantu anak muda yang belum bekerja agar memiliki dua jalur pilihan, yakni penempatan kerja formal di perusahaan swasta atau pengembangan wirausaha.
“Yang penting mereka tidak dilepas begitu saja. Setelah ditempatkan atau diarahkan berwirausaha, tetap ada pendampingan. Masalah adaptasi dan keterampilan itu yang harus kita intervensi,” ujarnya.
Purwanti menambahkan, pada 2026 sebagian program Disnakertrans Jatim juga dikolaborasikan dengan program lain, termasuk penguatan pendampingan berbasis psikometri dan pengembangan kompetensi, agar lulusan binaan tidak berhenti hanya pada fase pelatihan.
Dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Purwanti berharap insan pers dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendukung agenda ketenagakerjaan daerah.
“Kami berharap media tidak hanya memberitakan, tapi juga berkontribusi nyata dalam program pemerintah. Dalam konsep pentahelix, media adalah unsur penting. Selama ini baru sebagian media yang aktif, ke depan kami berharap kemitraan ini bisa diperkuat,” katanya.
Ia menutup dengan harapan agar kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dapat terus diperluas demi menciptakan pasar kerja Jawa Timur yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. (why)
