Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Purwanti Utami
Surabaya, Nusantaradigital.online – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur bersama Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menggelar rangkaian kegiatan penguatan ketenagakerjaan inklusif selama dua hari, Selasa–Rabu (4–5 Februari 2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, ini menitikberatkan pada penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyiapan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja muda, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Rangkaian kegiatan diawali pada Selasa (4/2/2026) dengan sarasehan kebijakan ketenagakerjaan yang membahas dukungan program pemerintah terhadap kaum muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Sementara pada hari kedua, Rabu (5/2/2026), Disnakertrans Jatim dan YPII menggelar Business Meet Up: Inclusive Employment and Youth Work Partnership yang secara khusus melibatkan perusahaan-perusahaan swasta.
Dalam paparannya, perwakilan YPII, Raharjo, menyampaikan bahwa tantangan utama dunia kerja saat ini adalah tingginya angka pencari kerja dibandingkan dengan daya serap industri. Ia menyebut, dalam waktu singkat pendaftaran program pelatihan yang dibuka telah mencapai 2.400 peserta, jauh melampaui target awal.
“Ini menunjukkan betapa sulitnya mencari kerja di industri saat ini. Karena itu, kami tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga membangun skema kolaborasi dengan perusahaan, seperti on the job training, kelas pengembangan, hingga pendampingan pada masa awal kerja,” ujar Raharjo.
Program pelatihan yang dikembangkan YPII bersama mitra difokuskan pada sejumlah sektor strategis, seperti hospitality dan ritel, dengan kebutuhan keahlian meliputi front office, housekeeping, social media specialist, marketing, web programming, security, hingga industri garmen seperti pembuatan pola desain busana dan pengoperasian mesin.
Selain itu, YPII juga menjalankan proyek percontohan berskala terbatas di Bojonegoro yang menyasar sekitar 150 pemuda. Program ini diharapkan menjadi model pengembangan kolaborasi ketenagakerjaan berbasis wilayah.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Purwanti Utami, dalam sambutannya menegaskan bahwa urusan ketenagakerjaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Ini adalah tanggung jawab bersama atau multistakeholder. Pemerintah, lembaga sosial, media, perguruan tinggi, dan terutama sektor swasta harus bergerak seirama untuk mendukung perbaikan ketenagakerjaan di Jawa Timur,” tegasnya.
Perwakilan YPII, Raharjo.
Purwanti menjelaskan, hari kedua kegiatan memang secara khusus dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif sektor swasta. Disnakertrans Jatim juga menghadirkan pengantar kerja dan pengawas ketenagakerjaan sebagai observer guna memperkuat implementasi kolaborasi di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Disnakertrans Jatim turut mensosialisasikan sejumlah regulasi penting, di antaranya kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas dan kewajiban pelaporan lowongan kerja. Forum ini juga membahas isu gender equality, disability and social inclusion, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi di tempat kerja.
Purwanti menambahkan, sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, pendampingan tenaga kerja tidak berhenti pada penempatan semata, tetapi juga penguatan soft skills agar pekerja mampu beradaptasi dan produktif sehingga tingkat keluar-masuk tenaga kerja dapat ditekan.
“Bukan hanya soal kuantitas penempatan, tetapi bagaimana tenaga kerja bisa bertahan dan berkembang di tempat kerja,” ujarnya.
Melalui forum yang digelar di Hotel Santika Gubeng Surabaya ini, Disnakertrans Jatim dan YPII berharap terbangun kemitraan berkelanjutan dengan sektor swasta sebagai perpanjangan tangan program ketenagakerjaan inklusif, sehingga membuka lebih banyak peluang kerja yang aman, layak, dan berkeadilan bagi generasi muda Jawa Timur. (why)
