Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Arina Nur Fauziyah, dalam wawancara di kantornya, Kamis (12/2).
Surabaya, Nusantaradigital.online – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) dimanfaatkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk menegaskan komitmennya terhadap transparansi anggaran sekaligus penguatan kualitas koperasi dan UMKM di tengah kebijakan penyesuaian fiskal.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Arina Nur Fauziyah, dalam wawancara di kantornya, Kamis (12/2), menegaskan bahwa kebijakan yang terjadi saat ini bukanlah “pemotongan anggaran”, melainkan penyesuaian akibat perubahan mekanisme transfer pusat ke daerah.
“Kita tidak menyebutnya pengurangan, tapi penyesuaian. Karena dinamika anggaran itu menyesuaikan kebijakan pusat. Beberapa program yang dulu dilaksanakan daerah, sekarang sebagian dilaksanakan langsung oleh pusat. Jadi kami harus bersinergi agar manfaatnya tetap dirasakan di Jawa Timur,” ujar Arina.
Menurutnya, strategi efisiensi dilakukan tanpa mengurangi substansi program pembinaan. Diskop UKM kini lebih mengoptimalkan fasilitas pemerintah seperti gedung dinas, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di kabupaten/kota, serta sinergi dengan Bakorwil agar kegiatan tetap berjalan.
“Kegiatannya tetap ada. Yang kita pangkas itu belanja-belanja yang tidak mendukung langsung. Kalau dulu masih bisa ada souvenir atau kegiatan di hotel, sekarang kita optimalkan fasilitas pemerintah. Tapi pembinaan tetap jalan,” tegasnya.
Salah satu contoh penyesuaian terlihat pada program sertifikasi halal. Jika tahun sebelumnya mampu memfasilitasi hingga 900 pelaku usaha, tahun ini dianggarkan sekitar 100 melalui APBD murni, sementara sisanya disinergikan dengan program pusat seperti Sehati dari BPJPH.
Namun Arina menegaskan, tidak ada pembebanan biaya kepada pelaku UMKM.
“Tidak ada cost sharing. Fasilitasi tetap kami tanggung, baik itu sertifikasi halal, merek, bahkan HACCP yang biayanya relatif besar. Yang disesuaikan adalah target jumlahnya, bukan bebannya dipindahkan ke UMKM,” jelasnya.
Menjawab kritik bahwa anggaran pembinaan UMKM sering habis untuk kegiatan seremonial, Arina menegaskan bahwa kegiatan promosi seperti expo dan pelatihan singkat merupakan bagian dari strategi pemasaran dan pembentukan wirausaha baru.
“Expo itu bukan sekadar seremonial. Itu bagian dari promosi agar produk koperasi dan UMKM dikenal masyarakat. Kalau bukan pemerintah yang mengenalkan, siapa lagi?” ujarnya.
Ia menambahkan, indikator kinerja tidak diukur dari jumlah kegiatan semata, melainkan dari peningkatan produktivitas, jumlah UMKM naik kelas, akses pembiayaan, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Lebih dari 60 persen struktur ekonomi Jawa Timur ditopang sektor koperasi dan UMKM. Jadi kami tidak mengejar kuantitas kegiatan, tapi produktivitas dan dampaknya,” katanya.
Saat ini tercatat sekitar 29 ribu koperasi aktif di Jawa Timur berdasarkan Online Data System Kementerian Koperasi. Angka tersebut termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang pembentukannya mencapai 8.494 unit sesuai jumlah desa dan kelurahan di Jatim.
Arina menegaskan, kedepan orientasi bukan lagi pada penambahan jumlah koperasi, melainkan peningkatan kualitas dan produktivitas.
“Targetnya bukan menambah jumlah koperasi, tapi meningkatkan produktivitasnya. Kalau koperasi, kita dorong penambahan anggota dan penguatan tata kelola. Kalau UMKM, kita dorong naik kelas lewat sertifikasi, business matching, dan akses pembiayaan,” jelasnya.
Komitmen Transparansi di Momentum HPN
Dalam konteks Hari Pers Nasional, Arina menegaskan bahwa Diskop UKM Jatim mendukung keterbukaan informasi publik, dengan tetap mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Kami terbuka. Informasi kegiatan, anggaran, semuanya tayang di website, media sosial, hingga sistem SIRUP sesuai ketentuan. Yang tidak bisa dibuka hanya data pribadi UMKM seperti nama dan nomor kontak, karena itu dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Ia berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam membangun optimisme ekonomi daerah.
“Pers adalah corong informasi. Harapan kami, teman-teman media bisa mengangkat kisah-kisah inspiratif koperasi dan UMKM. Banyak koperasi yang puluhan tahun bertahan dan menyejahterakan anggotanya. Banyak UMKM yang naik kelas bahkan ekspor. Itu perlu diangkat agar memotivasi yang lain,” ujar Arina.
Menurutnya, pemberitaan yang konstruktif dan berbasis data akan membantu menciptakan optimisme publik, yang pada akhirnya berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat.
“Optimisme itu penting. Ketika masyarakat merasa yakin dan percaya, ekonomi ikut bergerak. Di situlah peran pers sangat strategis,” pungkasnya. (why)
