Surabaya, Nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kebijakan Pengembangan Tim Pesantren Tangguh Bencana (Pestana) di Ruang Hayam Wuruk, Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Selasa (28/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur BNPB, BPBD Provinsi Jatim, Dinas Sosial Jatim, Kanwil Kemenag Jatim, Jaringan Kyai Santri Nasional, serta perwakilan pondok pesantren dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Rakor tersebut bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam pengembangan Tim Pesantren Tangguh Bencana (Pestana) di setiap kabupaten/kota sebagai upaya kesiapsiagaan dini dan pengurangan risiko bencana di lingkungan pesantren.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Imam Hidayat, S.Sos., M.Si. menegaskan bahwa ancaman bencana alam merupakan realitas yang sulit dihindari, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra besar dan tiga lempeng dunia.
“Keselamatan adalah hak setiap individu. Maka, kesiapsiagaan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, termasuk pesantren yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Imam menjelaskan, Jawa Timur memiliki lebih dari 6.700 pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai hampir satu juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan pesantren berperan strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat, termasuk dalam aspek kebencanaan.
“Melalui Tim Pesantren Tangguh Bencana, pemerintah ingin menghadirkan wadah kolaborasi lintas sektor yang memperkuat peran pesantren dalam mitigasi bencana,” tambahnya.
Pembentukan Tim Pestana tingkat provinsi telah dilaksanakan sejak tahun 2024 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang pelaksanaannya.
Tim tersebut memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan, berkoordinasi antarinstansi, melaksanakan pencegahan dan penanganan risiko bencana di pesantren, serta melakukan evaluasi secara berkala.
“Langkah ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan Jawa Timur dalam Nawa Bhakti Satya, khususnya pada misi kesembilan yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan,” jelas Imam.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk mendorong pembentukan Tim Pestana di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur, sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2030.
“Paradigma penanggulangan bencana kini berubah, dari reaktif ke preventif. Kita ingin agar setiap pesantren memiliki kesadaran dan kemampuan mitigasi sejak dini,” tegasnya.
Melalui Rakor ini, pemerintah provinsi berharap muncul rekomendasi konkret bagi perangkat daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dan pemberdayaan pesantren sebagai pusat ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Sebelum menutup acara, Imam mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya siaga bencana di lingkungan pesantren.
“Semoga kegiatan ini dapat mewujudkan kesamaan pandang, gerak, dan langkah dalam mengoptimalkan pengurangan risiko bencana menuju Pesantren Zero Disaster 2025,” pungkasnya. (why)
