Surabaya, Nusantaradigital.online – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menggelar pembukaan pelatihan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Surabaya pagi ini. Hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif BPBD Jatim dalam memperkuat resiliensi daerah menghadapi potensi bencana.
“Ini adalah gagasan yang sangat baik. Pelatihan Destana mencerminkan upaya nyata bagaimana seluruh unsur daerah—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media—bersatu dalam meningkatkan pertahanan daerah terhadap bencana,” ujar Cahyo saat ditemui di lokasi acara pada pukul 10.05 WIB.
Menurutnya, penanganan bencana bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi menyangkut komitmen konstitusional untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, Cahyo menekankan pentingnya konsistensi BPBD Jatim dalam menjalankan program-program ketangguhan bencana.
“Kami tahu betul, BPBD Jatim ini salah satu yang terbaik secara nasional. Program-programnya konkret, dan komunikasinya sangat baik. Ini harus terus dipertahankan,” ujarnya.
Meski begitu, Cahyo mengakui ada tantangan yang dihadapi, terutama soal keterbatasan SDM dan anggaran. Namun, pihak DPRD Jatim, kata dia, siap mendukung penuh agar penanggulangan bencana tetap berjalan efektif dan efisien.
“Tentu efisiensi anggaran berdampak pada semua sektor, termasuk BPBD. Tapi jangan sampai ini mengganggu program-program yang berdampak langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cahyo menyebut bahwa Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan alokasi anggaran penanggulangan bencana tertinggi secara nasional, yang menunjukkan komitmen kuat Pemprov Jatim dalam melindungi masyarakatnya. Namun ia menilai tetap perlu ada penyesuaian dan penguatan infrastruktur.
“Perlu tambahan prasarana seperti perahu karet, logistik darurat, dan dukungan untuk pelatihan seperti Destana ini. Saat ini baru maksimal bisa menjangkau 40 desa per tahun. Padahal, dari 8000 lebih desa di Jatim, banyak yang masuk kategori rawan bencana tinggi,” tegasnya.
Sebagai penutup, Cahyo menegaskan bahwa DPRD Jatim akan terus mendorong penambahan program dan evaluasi berkala agar pelatihan Destana bisa diperluas, menyentuh lebih banyak desa, dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya program teknis, tapi amanat konstitusi: melindungi segenap warga negara. Itu komitmen kami bersama,” pungkasnya. (why)
