Surabaya, Nusantaradigital.online — Meski reformasi birokrasi di Jawa Timur dinilai berjalan baik, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa capaian tersebut tak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Bersama Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Adhy menekankan pentingnya mengakselerasi dampak nyata dari reformasi birokrasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara “Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas dan Penyerahan Penghargaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024” yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tema “Membangun Integritas, Melayani Tanpa Batas”. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur, lantai 8, Surabaya, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Dalam acara tersebut, sebanyak 50 perangkat daerah Pemprov Jatim menerima penghargaan atas hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024. Sebanyak 34 instansi meraih predikat “A (Memuaskan)”, dan 16 instansi memperoleh nilai “BB (Sangat Baik)”. Ini menunjukkan komitmen kolektif dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Instansi dengan Predikat A (Memuaskan), antara lain:
-
Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Dinas Koperasi dan UKM
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
-
Badan Pendapatan Daerah
-
Dinas Perhubungan
-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
-
Biro Administrasi Pembangunan
-
Biro Pengadaan Barang/Jasa
-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
-
Dinas Kesehatan
-
Dinas Sosial
-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(dan lainnya – total 34 OPD)
Instansi dengan Predikat BB (Sangat Baik):
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
-
Inspektorat
-
Bakorwil I Madiun
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
-
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
-
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
Sekretariat DPRD
(dan lainnya – total 16 OPD)
Prof. Erwan Agus Purwanto menekankan, “Nilai akuntabilitas yang tinggi bukanlah akhir. Yang utama adalah bagaimana layanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan dirasakan masyarakat. Tidak cukup dengan reformasi struktural, tapi harus menyentuh budaya kerja dan orientasi layanan.”
Sekdaprov Adhy menambahkan bahwa seluruh OPD harus bergerak serentak dan tidak boleh puas dengan status quo.
“Perubahan birokrasi yang sesungguhnya adalah yang mampu menembus sekat-sekat administratif dan dirasakan langsung oleh rakyat. Itulah esensi dari integritas dan pelayanan tanpa batas.”
Acara ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi di Jawa Timur, bahwa keberhasilan bukan hanya soal angka atau penghargaan, tetapi tentang kepercayaan publik yang harus terus diperjuangkan. (why)
