Kepala Bakorwil V Jember, Budi Raharjo, mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan platform teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan kemampuan organisasi merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
Jember, Nusantaradigital.online – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan transformasi digital dan budaya kerja produktif melalui tiga program strategis, yakni PEREKAT, ROLAS, dan SIAP.
Ketiga program tersebut diperkenalkan dalam Sosialisasi Transformasi Digital Program Strategis bertajuk “Connecting Government: A Journey of Equality and Productivity” yang digelar di ruang rapat Bakorwil V Jember, Rabu (30/9/2026). Kegiatan diikuti jajaran pegawai dari seluruh bidang dan sekretariat Bakorwil V.
Kepala Bakorwil V Jember, Budi Raharjo, mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan platform teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan kemampuan organisasi merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
Menurutnya, reformasi birokrasi menuntut organisasi pemerintahan semakin adaptif, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi, kebutuhan konektivitas antarwilayah, serta persoalan masyarakat yang semakin kompleks.
“Status bisa diperdebatkan, tetapi bukti kerja tidak,” kata Budi.
Ia menjelaskan, tiga program strategis tersebut bukan merupakan tugas baru bagi Bakorwil, melainkan instrumen untuk memperkuat pelaksanaan fungsi koordinasi wilayah dengan ukuran kinerja yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Budaya dan kebiasaan kerja produktif adalah energi, sedang platform digital adalah kendaraan operasionalnya,” tegasnya.
Program pertama, PEREKAT atau Platform Early-warning, Respons, Evaluasi, Koordinasi, Akselerasi, dan Tindak Lanjut, dirancang sebagai identitas kelembagaan Bakorwil V.
Platform yang nantinya dapat diakses melalui bakorwilvjatim.id tersebut akan digunakan untuk memantau kondisi tujuh kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Bakorwil V. Sistem ini mencakup sejumlah modul, antara lain Respon Cepat, Radar Isu, Laporan Cepat, Tren Sosial Ekonomi, Rekomendasi, serta Tindak Lanjut.
Sementara itu, ROLAS atau Rumah Orkestrasi Lintas Wilayah dan Sektor diarahkan menjadi wadah koordinasi berbagai program prioritas lintas daerah dan sektor.
Nama ROLAS merujuk pada angka dua belas dalam bahasa Jawa, sesuai dengan jumlah program prioritas yang akan diorkestrasi. Di antaranya hilirisasi kopi dan kakao di Koridor Tapal Kuda, hilirisasi sektor wisata Bromo dan Geopark Ijen, penguatan ketenagakerjaan dan vokasi melalui ESJC-Millenium Job Center dalam koridor talent and career engine, hingga pengendalian stunting.
“Kita bukan pemain solo, kita butuh kerja kolaborasi dan orkestrasinya,” ujar Budi.
Adapun program ketiga, SIAP atau Sistem Informasi Akuntabilitas dan Layanan Publik, diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas atas setiap komitmen yang dihasilkan dalam rapat dan koordinasi.
Melalui sistem tersebut, setiap komitmen akan dipantau hingga tuntas dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Jawa Timur maupun masyarakat. SIAP juga dilengkapi layanan digital dan diproyeksikan menjadi salah satu fondasi penerapan SAKIP unggul dengan mengadopsi enam langkah hasil studi tiru dari organisasi perangkat daerah yang dinilai telah berhasil menerapkannya.
Keberhasilan ketiga program tersebut selanjutnya akan diukur melalui Indeks Kinerja Koordinasi Wilayah (IKKW). Indikator ini diarahkan untuk melihat capaian rekomendasi, implementasi tindak lanjut, serta kontribusinya terhadap sejumlah indikator makro Jawa Timur, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan.

Pengukuran tersebut diselaraskan dengan sembilan Program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Bakorwil V Jember, Khoirul Anwar, mengatakan program strategis tersebut juga diharapkan menjadi identitas Bakorwil dalam pengukuran kinerja koordinasi wilayah.
Sementara Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Endang Anggraini, mengingatkan agar implementasi program tidak justru menimbulkan tumpang tindih dengan kegiatan maupun target yang telah menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah teknis.
Sosialisasi kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi 90 hari pertama. Tahap awal meliputi penetapan person in charge (PIC) masing-masing modul, penyusunan ritme laporan mingguan, rapat koordinasi bulanan lintas kabupaten/kota, hingga penyampaian laporan capaian perdana kepada Gubernur dan publik.
Seluruh rangkaian tersebut diharapkan membuat fungsi Bakorwil tidak berhenti pada koordinasi dan rapat, tetapi dapat terlihat melalui tindak lanjut yang terukur serta memberikan manfaat bagi wilayah kerja.
Kegiatan ditutup dengan seruan moto Bakorwil V Jember 2026: “Hadir, Merekat, Bermanfaat! Bakorwil V Jember-Hebat, Mensuport Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara. (why)

