Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Rofiq.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Fraksi Gerindra tetap memberikan sejumlah catatan strategis terkait penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), efektivitas program pro rakyat, hingga pemerataan pembangunan ekonomi.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Rofiq, menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
“Fraksi Gerindra mendorong agar pembangunan daerah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur.
Menurutnya, penguatan tata kelola BUMD menjadi salah satu perhatian penting Fraksi Gerindra. Sebab, keberadaan BUMD dinilai harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah sekaligus mendukung pelayanan publik.
“Tata kelola BUMD harus berbasis kinerja, profesional, dan mampu memberikan manfaat konkret bagi pembangunan daerah maupun masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti penggunaan APBD agar lebih efektif dan tepat sasaran, terutama pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan UMKM.
Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga didorong memperluas akses pekerjaan formal dan memperkuat perlindungan pekerja.
Tak hanya sektor ekonomi, Fraksi Gerindra turut menekankan pentingnya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan mitigasi bencana, serta perlindungan perempuan dan anak. (why)
