Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara-Goa.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara-Goa menyoroti pentingnya perbaikan kinerja pemerintah daerah, penguatan strategi penanggulangan kemiskinan, hingga optimalisasi sinergi antar-BUMD dalam tata kelola pembangunan di Jawa Timur.
Politisi PDIP dari Dapil Jawa Timur 1 Surabaya itu mengatakan, hingga saat ini DPRD Jatim belum menerima secara resmi rancangan yang dimaksud dari pemerintah provinsi sehingga pembahasan substansi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Belum masuk ke DPRD Provinsi. Jadi kami belum bisa menjawab secara detail karena rancangannya sendiri memang belum diusulkan oleh Ibu Gubernur. Dengan kondisi itu, tentu kami juga belum bisa memberikan penilaian lebih jauh,” ujar Yordan saat diwawancarai.
Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Jatim sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Yordan menegaskan terdapat sejumlah catatan penting yang selama ini menjadi perhatian Fraksi PDIP dalam rekomendasi terhadap LKPJ maupun evaluasi pembangunan daerah.
Menurutnya, sistem pengukuran kinerja pemerintah harus dibuat lebih cermat dan berbasis dampak nyata kepada masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan itu harus lebih berdampak. Jangan hanya fokus pada angka kemiskinan absolut, tetapi juga masyarakat yang rentan miskin,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ekonomi global saat ini turut memberi tekanan terhadap masyarakat bawah. Kenaikan nilai dolar serta potensi lonjakan harga kebutuhan pokok dinilai dapat memperbesar jumlah masyarakat rentan miskin di Jawa Timur.
“Situasi ekonomi seperti sekarang ini harus diantisipasi. Ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, tentu dampaknya akan terasa langsung bagi masyarakat kecil. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Selain isu kemiskinan, Yordan juga menyoroti performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur yang dinilai masih membutuhkan pembenahan serius agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah dan pelayanan publik.
Ia menekankan perlunya evaluasi tata kelola perusahaan daerah, termasuk sistem rekrutmen direksi dan komisaris agar lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
“Kami ingin BUMD ini segera diperbaiki. Potensinya sebenarnya besar, tetapi belum dimaksimalkan secara optimal. Mulai dari tata kelola sampai sistem rekrutmen direktur dan komisaris harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Menurut Yordan, fokus utama DPRD adalah memastikan BUMD di Jawa Timur mampu meningkatkan performa bisnis sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Tak hanya itu, ia juga menilai sinergi antar-BUMD di Jawa Timur masih perlu diperkuat agar potensi ekonomi daerah bisa dimanfaatkan lebih maksimal.
“Sinergi antar-BUMD ini penting. Misalnya kebutuhan pembiayaan UMKM bisa terkoneksi dengan Bank Jatim. Kalau ini benar-benar terintegrasi, saya yakin banyak potensi daerah yang bisa dimaksimalkan,” tandas Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut. (why)
