Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ubaidillah.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ubaidillah menilai dinamika yang muncul dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, berbagai kritik, masukan, hingga rekomendasi yang disampaikan panitia khusus (Pansus) DPRD merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat maraton bersama seluruh unsur, termasuk dalam Pansus LKPJ selama kurang lebih 30 hari. Jadi apa yang muncul dalam paripurna itu adalah bagian dari check and balance yang memang harus saling dihargai,” ujar Ubaid, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan, DPRD tetap mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Namun di sisi lain, DPRD juga memiliki tanggung jawab menyampaikan pandangan, kritik, dan temuan sebagai bahan evaluasi.
“Kami menghargai gubernur dan peran eksekutif yang sudah bekerja keras. Tetapi DPRD juga mempunyai sikap dan pandangan yang mungkin menjadi masukan. Karena gubernur juga perlu mendengar berbagai sudut pandang, termasuk dari fraksi-fraksi di DPRD,” katanya.
Ubaid menilai respons gubernur terhadap rekomendasi pansus dalam rapat paripurna merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan demokratis. Menurutnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus berjalan sesuai fungsi dan tugas pokok masing-masing.
“Yang terjadi di paripurna itu menurut saya sesuatu yang sehat bagi demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik untuk kepentingan Jawa Timur yang lebih baik,” ujarnya.
Politisi PKB itu juga berharap berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan pansus dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemprov Jatim dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
“Saya mengapresiasi apa yang disampaikan gubernur, dan lebih mengapresiasi lagi temuan-temuan dari pansus. Semoga rekomendasi tersebut menjadi masukan berarti bagi pemerintah provinsi agar roda pemerintahan di Jawa Timur bisa berjalan lebih baik dan maksimal,” pungkasnya. (why)
