Menurut Khofifah, diterimanya LKPJ tersebut menjadi bukti kuatnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Jawa Timur yang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Khofifah, diterimanya LKPJ tersebut menjadi bukti kuatnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan Jawa Timur agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi strategis yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya sinergi lintas sektor mulai pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” tegasnya.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan agar berbagai rekomendasi DPRD ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar proses tindak lanjut lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan usulan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Begitu pula terkait rata-rata lama sekolah yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, mohon izin, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Jadi harus ditempatkan sesuai makomnya. Tetapi tentu ini tetap harus menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan,” katanya.
Khofifah juga menyoroti isu alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan agenda strategis nasional terkait ketahanan pangan.
Ia menyebut Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait mekanisme pengendalian alih fungsi lahan.
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Khofifah mengklaim seluruh 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim telah tercapai 100 persen. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan indikator pendidikan dasar.
Sementara pada sektor kesehatan, Khofifah menilai sejumlah catatan DPRD terkait stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) perlu dilihat secara proporsional berdasarkan capaian makro provinsi.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi,” ujarnya.
Ia juga menyebut capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur berada di posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional.
Terkait kritik terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Khofifah meminta penilaian dilakukan secara objektif sesuai karakter masing-masing perusahaan daerah. Ia mencontohkan capaian Bank Jatim yang disebut meraih laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia berdasarkan hasil RUPS 2026.
“BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Oleh karena itu menilai kinerja BUMD tidak bisa menggeneralisir,” ucapnya.
Khofifah juga menepis anggapan bahwa Pemprov Jatim bekerja untuk mengejar penghargaan. Menurutnya, berbagai penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi atas kerja kolektif masyarakat Jawa Timur.
“Di dalam visi misi kami tidak ada target menerima penghargaan sebanyak-banyaknya. Tapi kami bekerja keras, melakukan sinergi dan kolaborasi luar biasa, lalu diapresiasi,” katanya.
Ia mencontohkan penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI yang diterima karena Jawa Timur konsisten menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020 hingga 2025.
“Sesungguhnya penghargaan itu untuk petani-petani kita yang luar biasa sebagai pahlawan pangan di Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan.
“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (mel)
