Gubernur Khofifah diantara serikat buruh Jatim di Grahadi, Selasa (28/4)
Ribuan buruh Jawa Timur memanaskan momentum May Day 2026 dengan menyuarakan berbagai tuntutan strategis dalam forum silaturahmi di Gedung Grahadi, Selasa (28/4). Mulai dari pajak kendaraan, pendidikan anak buruh, hingga perumahan murah, seluruh aspirasi disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur.
Surabaya, Nusantaradigital.online –
Ribuan buruh Jawa Timur memadati forum silaturahmi jelang May Day di Gedung Grahadi. Tak sekadar pertemuan biasa, forum ini berubah menjadi panggung penyampaian tuntutan besar—dari penghapusan pajak kendaraan hingga akses pendidikan yang lebih luas bagi anak buruh.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Adhi Karyono, serta dihadiri perwakilan serikat pekerja dari berbagai daerah.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap kekuatan mobilisasi buruh Jawa Timur yang mencapai 13 ribu orang dalam rangkaian peringatan May Day 2026. Sebanyak 3.600 buruh diberangkatkan ke Jakarta menggunakan 66 bus untuk mengikuti peringatan di Monas bersama Presiden RI. Sementara itu, 5.000 buruh akan mengikuti kegiatan di Kantor Gubernur Jawa Timur pada 1 Mei, dan 5.000 lainnya dijadwalkan hadir dalam peresmian Museum Marsinah di Nganjuk pada 2 Mei.
Namun, angka besar itu bukan sekadar seremoni. Di baliknya, tersimpan daftar tuntutan yang cukup “panas”. Para perwakilan buruh secara tegas meminta adanya keringanan bahkan penghapusan pajak kendaraan bermotor bagi buruh, peningkatan kuota pendidikan anak buruh dari 5 persen menjadi 10 persen tanpa syarat kategori miskin, hingga usulan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Tak hanya itu, buruh juga mendesak pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon, serta meminta penguatan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi perempuan dan tenaga kesehatan di sektor swasta.
“May Day bukan hanya perayaan, tapi momentum untuk menghasilkan kebijakan nyata,” tegas salah satu perwakilan serikat pekerja dalam forum tersebut.
Sejumlah isu lain turut mencuat, mulai dari penolakan kenaikan tarif cukai, lemahnya fungsi lembaga ketenagakerjaan seperti LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan, hingga belum meratanya fasilitas transportasi publik Trans Jatim di beberapa wilayah seperti Pasuruan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyebut bahwa sebagian aspirasi buruh telah berproses, sementara lainnya masih membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa masukan dari serikat pekerja menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan daerah.
Sekretaris Daerah Adhi Karyono juga mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan bisa langsung direalisasikan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pusat dan keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov tetap berkomitmen mencari solusi terbaik.
Dari sisi teknis, pengembangan Koridor 8 Trans Jatim untuk wilayah Pasuruan masih dalam tahap proses dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam arahannya menegaskan komitmen untuk mempercepat sejumlah program strategis. Di antaranya percepatan asesmen Trans Jatim di Pasuruan, serta membuka akses perumahan bagi buruh.
Saat ini, terdapat opsi 200 unit rumah di Gresik meski belum dikhususkan bagi buruh. Selain itu, program renovasi 35.000 rumah juga akan segera diluncurkan pada awal Mei. Di sektor pendidikan, Pemprov telah menyiapkan beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta sebagai alternatif bagi anak buruh.
Menutup pertemuan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan tegas kepada seluruh buruh yang akan mengikuti rangkaian May Day.
Ia mengajak seluruh peserta untuk menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
“Silakan sampaikan aspirasi dengan baik. Kita jaga Jawa Timur tetap damai,” pesannya. (why)
