Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Jatim, Putut Darmawan.
Sumenep,Nusantaradigital.online – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Pendopo Keraton Sumenep menjadi panggung refleksi sekaligus penegasan arah baru dunia pers ditengah gelombang digitalisasi yang kian masif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim menekankan pentingnya transformasi media agar tetap relevan, profesional, dan dipercaya publik.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Jatim, Putut Darmawan, menyampaikan bahwa era konvensional telah bergeser. Lanskap media kini didominasi platform digital dengan kecepatan arus informasi yang tak lagi bisa dibendung.
“Transformasi ke media digital adalah keniscayaan. Pers harus mampu beradaptasi, bukan hanya dari sisi platform, tetapi juga dari sisi kualitas, verifikasi, dan tanggung jawab informasi,” ujar Putut saat mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam peringatan HPN 2026 yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Senin (9/2/2026) malam.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan HPN tahun ini dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan momentum konsolidasi. Berdasarkan data Dewan Pers tahun 2025, media siber menjadi jenis media dengan jumlah verifikasi administrasi dan faktual terbanyak. Fakta ini menunjukkan pergeseran dominasi media ke ranah digital sekaligus menandai meningkatnya tuntutan profesionalisme.
Namun, percepatan informasi juga membawa konsekuensi serius. Hoaks dan disinformasi berkembang cepat, bahkan kerap melampaui klarifikasi berbasis data. Karena itu, Putut menegaskan bahwa pers harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Di tengah banjir informasi, publik membutuhkan media yang kredibel dan mampu menjadi penjernih,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, M. Syahwan Efendi, menyoroti posisi strategis pers dalam pembangunan daerah. Menurutnya, media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra pemerintah dalam membangun literasi publik serta mengawal arah kebijakan ekonomi.
“Pers yang sehat, independen, dan beretika akan menciptakan ruang publik yang berkualitas. Dari sanalah lahir partisipasi masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Syahwan.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan pers harus dibangun dalam kerangka transparansi dan saling menguatkan, bukan saling mencurigai.
Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten Sumenep, Wahyudi, menilai dinamika dan sikap kritis merupakan ruh utama dunia pers. Menurutnya, pertumbuhan media di Sumenep menunjukkan geliat positif, meski dihadapkan pada tantangan keberlanjutan bisnis dan kompetisi digital.
“Pers di Sumenep hidup dan tumbuh mengikuti perubahan zaman. Tanpa sikap kritis dan kemauan beradaptasi, pers akan tertinggal,” katanya. (why)
