Foto: Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Penta) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Purwanti Utami
Surabaya, Nusantaradigital.online – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi. Program tersebut melibatkan generasi muda dari berbagai perguruan tinggi untuk mengidentifikasi sekaligus mengembangkan potensi kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Penta) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Purwanti Utami, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena peserta TEP yang ditempatkan di berbagai daerah juga berasal dari perguruan tinggi dan masyarakat Jawa Timur.
“Prinsipnya bagaimana pemerintah daerah tetap terlibat. Kita terus menggali apa yang bisa dibantu pemerintah daerah, termasuk berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Purwanti.
Menurutnya, konsep transmigrasi saat ini telah berkembang. Program tidak lagi semata-mata berorientasi pada perpindahan penduduk, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan kawasan dan penguatan potensi ekonomi masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi.
Dalam pelaksanaan TEP tahun ini, terdapat tiga perguruan tinggi di Jawa Timur yang terlibat. Secara nasional, peserta program berasal dari berbagai perguruan tinggi dan ditempatkan di sejumlah kawasan transmigrasi dengan masa penugasan sekitar empat bulan.
Para peserta yang merupakan lulusan perguruan tinggi, peneliti muda, maupun akademisi tersebut memiliki tugas untuk melihat secara langsung kondisi kawasan, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, serta mencari berbagai kebutuhan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Purwanti mengatakan, Pemprov Jatim juga berupaya memastikan peserta yang berangkat ke daerah penugasan memperoleh dukungan yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perguruan tinggi maupun pemerintah daerah asal peserta.
Dukungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kemampuan pemerintah daerah, termasuk aspek kesehatan serta kebutuhan dasar peserta selama berada di lokasi penugasan.
“Kita tidak ingin hanya melepas mereka berangkat. Kita juga melihat apa yang bisa kita bantu dari pemerintah daerah agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti selama masa penugasan. Hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan peserta dapat menjadi bahan untuk melihat program lanjutan yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi.
Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga, Prof. Rahma Gahmi, menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam TEP memiliki nilai strategis karena dapat mempertemukan pengetahuan akademik dengan persoalan pembangunan di lapangan.
Menurutnya, TEP dapat menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peserta tidak hanya belajar memahami kondisi kawasan, tetapi juga dapat melakukan riset terapan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Program ini menjembatani kesenjangan antara teori akademik yang diperoleh di ruang kuliah dengan realitas sosial ekonomi di lapangan. Mahasiswa didorong menggunakan kerangka berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah riil,” kata Prof. Rahma.
Ia menambahkan, hasil riset dan pemetaan yang dilakukan di kawasan transmigrasi berpotensi menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data. Potensi tersebut mencakup pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi produk lokal, hingga penguatan sektor ekonomi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Kembali menurut Purwanti, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pemerintah pusat menjadi kunci agar keberadaan TEP dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana potensi yang ditemukan di lapangan itu bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya peserta datang, melakukan tugas selama empat bulan, kemudian selesai, tetapi ada manfaat yang bisa dilanjutkan untuk masyarakat dan kawasan tersebut,” pungkasnya.(why)
