Surabaya, Nusantaradigital.online— Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menjadi tantangan sekaligus ujian bagi kualitas tata kelola birokrasi, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sigit Priyanto, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Sigit Priyanto disampingi oleh Kabid Pengawasan Disnakertrans Jatim, Tri Widodo saat diwawancarai di kantor Disnakertrans Jawa Timur, Selasa (27/1) mengakui bahwa pengetatan anggaran memaksa perangkat daerah untuk lebih selektif dan kritis dalam menjalankan program.
“Efisiensi ini menuntut kami melakukan koreksi internal. Program yang seremonial atau dampaknya kecil tentu tidak bisa dipertahankan. Fokus kami sekarang adalah program yang benar-benar menyentuh kebutuhan tenaga kerja,” tegasnya.
Sigit menilai, dalam kondisi anggaran yang terbatas, inovasi menjadi keharusan, bukan pilihan. Disnakertrans Jatim, kata dia, mulai menggeser pola kerja konvensional ke pendekatan yang lebih adaptif, terutama melalui digitalisasi layanan dan optimalisasi jejaring kemitraan.
“Kalau masih menggunakan cara lama, tentu tidak akan cukup. Karena itu kami dorong pemanfaatan sistem digital, baik untuk pelatihan, penempatan tenaga kerja, maupun penyebaran informasi pasar kerja. Ini bukan hanya efisien, tapi juga lebih transparan,” ujarnya.
Namun demikian, Sigit tidak menampik bahwa efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan tekanan di lapangan, khususnya dalam menjawab tingginya kebutuhan pencari kerja dan dinamika hubungan industrial. Oleh sebab itu, Disnakertrans Jatim berupaya menutup keterbatasan anggaran dengan memperkuat kolaborasi bersama dunia usaha, lembaga pelatihan, dan pemerintah daerah.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kunci agar layanan tetap berjalan dan target perlindungan tenaga kerja tetap tercapai,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan efisiensi anggaran tidak diukur dari besarnya penghematan, melainkan dari kemampuan menjaga kualitas layanan dan dampaknya bagi masyarakat. Disnakertrans Jatim, lanjut Sigit, berkomitmen memastikan kebijakan efisiensi tetap sejalan dengan agenda pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Timur.
“Justru di situ tantangannya. Efisiensi harus menghasilkan birokrasi yang lebih lincah, bukan melemahkan fungsi pelayanan,” pungkasnya. (why)
