Surabaya, Nusantaradigital.online — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap melakukan akselerasi besar di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi pada 2026. Dua fokus utama ditetapkan: menggenjot penempatan tenaga kerja disabilitas di sektor formal dan mengalihkan strategi transmigrasi dari penempatan ke pemberdayaan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Purwanti Utami, saat refleksi akhir tahun di Kantor Disnakertrans Jatim, Senin (29/12/2025).
Purwanti mengakui, hingga kini penempatan tenaga kerja disabilitas di sektor formal masih jauh dari harapan. Meski regulasi sudah lengkap, mulai dari undang-undang hingga perda disabilitas, implementasinya di lapangan belum optimal.
“Penempatan formal tenaga kerja disabilitas memang masih minim. Banyak perusahaan belum sepenuhnya sadar, karena tidak ada punishment langsung. Padahal ini bukan sekadar kewajiban hukum, tapi tanggung jawab moral,” tegasnya.
Menjawab tantangan itu, Disnakertrans Jatim akan memperkuat platform Jatim Bisa sebagai basis data disabilitas berdaya sekaligus kanal lowongan kerja inklusif. Langkah ini akan dikolaborasikan dengan program Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Ketenagakerjaan Khusus yang menyasar kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Salah satu terobosan kunci adalah kemitraan dengan Baznas, yang akan mendukung pembiayaan peningkatan kompetensi tenaga kerja disabilitas yang diterima di perusahaan.
“Baznas akan membantu biaya pelatihan selama proses magang atau adaptasi kerja. Perusahaan tetap mendapatkan tenaga kerja, sementara pekerja disabilitas memperoleh peningkatan kapasitas,” jelas Purwanti.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Jatim memastikan program prioritas ketenagakerjaan tetap berjalan. Milenial Job Center, penempatan kerja formal, hingga job fair dan career day tetap menjadi instrumen utama penyerapan tenaga kerja.
Tak kalah strategis, perubahan besar juga terjadi di sektor transmigrasi. Dengan berlakunya transformasi kebijakan transmigrasi nasional, jumlah transmigran asal Jawa Timur ke luar pulau diproyeksikan terus menurun.
“Tahun ini hanya 16 KK. Ke depan bisa semakin sedikit, bahkan tidak ada. Karena itu, fokus kami bergeser ke pemberdayaan transmigran yang sudah ditempatkan,” ungkapnya.
Saat ini, transmigran Jawa Timur tersebar di Polewali Mandar, Sidrap, dan Halmahera Tengah. Untuk mempercepat kemandirian ekonomi mereka, Disnakertrans Jatim tengah menyiapkan pilot project smart farming di Halmahera Tengah dengan menggandeng Telkom University Surabaya serta dukungan pendanaan CSR.
Transformasi transmigrasi juga diarahkan pada konsep 5T, salah satunya Trans Tuntas, yang menekankan penyelesaian persoalan mendasar seperti sertifikasi lahan transmigran.
“2026 adalah tahun konsolidasi dan percepatan. Kami ingin penempatan tenaga kerja lebih inklusif dan transmigran lebih cepat berdaya,” pungkas Purwanti. (why)
