Mojokerto, Nusantaradigital.online – Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap ancaman bencana. Saat gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, gunung meletus, maupun fenomena bencana lainnya terjadi, kelompok ini kerap berada pada posisi berisiko tinggi menjadi korban. Keterbatasan akses fisik, sarana penyelamatan, hingga daya tahan fisik dan mental menjadi faktor yang memperbesar kerentanan mereka.
Namun, di sisi lain, bencana juga berpotensi menambah jumlah penyandang disabilitas akibat dampak cedera maupun trauma. Selama ini, program penanggulangan bencana (PB) yang berkaitan dengan penyandang disabilitas masih cenderung sebatas penanganan pascabencana. Belum banyak ruang yang diberikan untuk melibatkan mereka sebagai subjek aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan kebencanaan.
Untuk menjawab kesenjangan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 2014 telah mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) No. 14 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB. Salah satu tindak lanjutnya adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di sejumlah provinsi.
“ULD itu harusnya menjadi gerakan membangun ketangguhan untuk ragam disabilitas agar lebih bermakna lagi,” tegas Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo M.MB, dalam Diskusi Buku Nothing without Us: Ada Ruang untuk Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana di Pendopo Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Rabu (1/10/2025).
Hingga kini, sudah ada lima ULD yang beroperasi di Indonesia, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kehadiran ULD menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan keterlibatan kelompok disabilitas dalam kebijakan dan praktik kebencanaan.
Lebih dari sekadar akses fisik, ULD mendorong penguatan kapasitas penyandang disabilitas. Siti Nugrahaningrum, penyandang disabilitas netra dari ULD BPBD Nusa Tenggara Barat, menuturkan pihaknya tengah mengembangkan aplikasi pendataan khusus disabilitas di wilayah rawan bencana.
“Jika ada bencana, kita sudah tahu di mana posisi penyandang disabilitas, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan,” jelasnya.
Selain itu, ULD NTB juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan mendata penyandang disabilitas yang memiliki potensi UKM, memberi pendampingan, hingga mendorong BPBD membeli produk-produk mereka.
Sementara itu, Syaiful Anam dari ULD Jawa Timur, penyandang disabilitas mental dengan skizofrenia, mengungkapkan pentingnya perubahan cara pandang. “Seringkali penyandang disabilitas mental dipandang sama dengan orang bermasalah atau penyimpangan sosial. Padahal ada 19 varian disabilitas mental yang harus dipahami dengan pendekatan hak asasi manusia, bukan semata medis,” ujarnya.
Team Leader Program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, menegaskan pentingnya prinsip “Nothing without Us”. “Ini bukan hanya seruan inklusi, tetapi panggilan untuk transformasi. Disabilitas harus dilihat bukan sebagai penerima manfaat semata, melainkan agen perubahan dan penggerak strategi,” katanya.
Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, SIAP SIAGA telah mendukung ULD di sejumlah provinsi. Unit ini bukan sekadar struktur, melainkan simbol perubahan cara pandang bahwa penanggulangan bencana yang inklusif adalah penanggulangan yang efektif.
Pada kesempatan yang sama, Kamis (2/10/2025), BNPB bersama SIAP SIAGA juga meluncurkan buku Kompendium Resiliensi Berkelanjutan di Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati SSi MSi, menjelaskan bahwa resiliensi berkelanjutan adalah kunci menghadapi krisis iklim global dan meningkatnya intensitas bencana. “Semua tingkatan masyarakat harus memiliki daya lenting dan kapasitas adaptif. Ini bisa menjadi semangat internasional,” tegasnya. (why)
