Surabaya, Nusantaradigital.online | Menjelang pelaksanaan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional pada Oktober mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selama dua hari, Kamis–Jumat (19–20 Juni 2025), di Hotel Harris Gubeng, Surabaya.
Kegiatan ini melibatkan BPBD kabupaten/kota se-Jatim serta berbagai pemangku kepentingan kebencanaan, dengan fokus pada akselerasi program pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.
Beberapa poin strategis yang dibahas meliputi penguatan Sekolah Rawan Bencana (Serena), Desa Tangguh Bencana (Destana), pemutakhiran dan pemerataan Early Warning System (EWS), serta pendataan kelompok disabilitas untuk mendukung penguatan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di seluruh Jawa Timur.
“Rakor ini bukan hanya konsolidasi, tapi langkah konkret mempercepat kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana melalui integrasi data dan program,” kata Sekretaris BPBD Jatim, Andhika N. Sudigda, yang hadir mewakili Kalaksa BPBD Jatim.
Selain itu, Rakor ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di masing-masing daerah dan menyinkronkan langkah persiapan menghadapi peringatan Bulan PRB Nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jawa Timur pada 1–3 Oktober 2025.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, BPBD Jatim menghadirkan sejumlah narasumber kunci. Di antaranya, Prof. Syamsul Maarif, M.Si, Kepala BNPB pertama, yang menyampaikan materi bertajuk “Investasi Keselamatan”, serta paparan dari BNPB mengenai pembaruan sistem penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB).
Turut hadir dalam Rakor ini, Plt. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Dadang Iqwandy, Koordinator Program Siap Siaga Jatim Ancilla Bere, para Kalaksa BPBD kabupaten/kota, serta perwakilan lembaga dan mitra kebencanaan lainnya.
Dengan agenda yang komprehensif, Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-daerah, meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, serta memastikan pelibatan inklusif seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Timur. (why)
