Pendahuluan
Penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Jawa Timur memegang peranan krusial dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Kawasan industri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, untuk memastikan penyerapan tenaga kerja yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses ini.
Investasi merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal. Investasi yang tepat dalam berbagai sektor dapat menciptakan peluang kerja baru, memperluas infrastruktur, serta meningkatkan daya saing industri di kawasan tersebut. Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Wilis (2015), menyoroti pentingnya investasi sebagai pendorong utama dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, investasi yang tidak tepat atau kurang terarah juga dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian pekerjaan. Penggunaan analisa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labor Output Ration (ILOR) sebagai Risk Investment Analysis membantu investor mendapat pertimbangan angka rasio dari investasi terhadap Gross Domectic Product (GDP) yang merupakan salah satu Indikator makro dari tingkat efisiensi suatu perekonomian.
Hubungan antara investasi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa konteks, termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Studi oleh Isfahani (2003) dan Nordin (2013) menunjukkan bahwa investasi dapat mempengaruhi fleksibilitas pasar tenaga kerja, sementara fleksibilitas pasar tenaga kerja juga dapat memengaruhi efek investasi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara kedua faktor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada posisi 4,95 persen selain itu, Jawa Timur masih menjadi Provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99 persen dan penyumbang terbesar kedua secara Nasional sebesar 14,22 persen setelah DKI Jakarta di tahun 2023. Realisasi Investasi Jawa Timur menduduki peringkat 3 dibanding provinsi lain di Indonesia, realisasi Investasi PMDN menduduki peringkat 3 atau setara Rp 74,9 triliun, sedangkan PMA berada di peringkat 5 dengan US$ 4,7 milyar atau setara Rp 70,2 triliun.
Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2023 Meningkat 31,5 persen (y-o-y), sementara nasional tumbuh sebesar 17,5 persen (y-o-y). Seiring perekonomian Jawa Timur yang semakin membaik setiap tahunnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88 persen atau turun 0,61 persen poin dibandingkan Agustus 2022 dan masih lebih rendah dibanding capaian nasional yang masih besaran 5,32 persen.
Pekerjaan berat pemerintah Jawa Timur ditengah-tengah trend positif pertumbuhan ekonomi dan investasi adalah, masih tingginya TPT lulusan SMK yang masih 8,70 persen diikuti lulusan SMA 7,93 persen dan Universitas 5,04 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita yang masih lebih rendah 56,46 persen dibanding angkatan kerja laki-laki 85,90 persen.
Selain permasalahan pemerataan kesempatan kerja antar wilayah dan kompetensi dalam mengisi lowongan kerja. Masih sering ditemuinya permasalahan investasi yang belum tepat dengan memperhatikan kondisi pasar kerja, kompetensi tenaga kerja dan dampaknya mengurangi missmatch lulusan dunia pendidikan dengan optimalisasi penyerapan tenaga kerja.
The Future of Work
Melihat kedepan mengenai perubahan pekerjaan, serta trend yang memengaruhi angkatan kerja dan tempat kerja, dapat membantu Anda atau organisasi bersiap menghadapi masa depan. Analisis potensi kerja jarak jauh akan tetap ada.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa 20 hingga 25 persen tenaga kerja di negara maju dapat bekerja dari rumah selama tiga hingga lima hari dalam seminggu yang berarti empat hingga lima kali lebih banyak pekerjaan jarak jauh dibandingkan sebelum COVID-19.
Perlu dicatat bahwa lebih dari separuh angkatan kerja memiliki sedikit atau tidak ada peluang untuk bekerja jarak jauh. Misalnya, pekerjaan yang memerlukan pekerjaan di lokasi atau mesin khusus, seperti melakukan CT scan, perlu dilakukan secara langsung. Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, banyak diantaranya berupah rendah dan berisiko terkena trend otomatisasi dan digitalisasi yang lebih luas. (ILO 2021).
Selain itu, tidak semua pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh harus dilakukan, misalnya negosiasi, bertukar pikiran, dan memberikan umpan balik yang sensitif merupakan aktivitas yang mungkin kurang efektif jika dilakukan dari jarak jauh. Kekurangan pekerjaan jarak jauh ditunjukkan atas kelemahan ikatan yang budaya dan konektivitas sosial.
Untuk itu, prospek kerja jarak jauh bergantung pada lingkungan kerja, pekerjaan, dan tugas yang ada (Institut Global McKinsey, 2023). Maka, perlu penyesuaian organisasi untuk membangun kekuatan dalam lima bidang meliputi perluas fokus eksekutif pada kejelasan strategis, pembinaan, dan empati, mendorong manajemen berbasis hasil dari tim kecil lintas fungsi, tingkatkan kecepatan bakat, terutama dengan keterampilan ulang (Skilling, UpSkilling dan ReSkilling), temukan cara baru yang bebas biaya dan memiliki banyak pilihan untuk berkolaborasi dan saran berikutnya untuk meningkatkan laju adopsi teknologi.
Kajian ILO dan masa depan dunia kerja dalam Politik Kebijakan Ketenagakerjaan Global yang ditulis oleh Vicente Silva Universitas Edinburgh, Inggris (2021), melaporkan rekomendasi formulasi menyambut ‘ the future of works’ sebagai masa keemasan penciptaan lapangan kerja dan kemunculan sektor-sektor pertumbuhan baru memerlukan pilihan sosial dan politik baru yang mendistribusikan kembali perolehan produktivitas kepada konsumen dan perusahaan yang inovatif (Nubler, 2016: 23).
Beberapa usulan seperti sistem hak untuk mengikuti pelatihan, didanai melalui sistem asuransi ketenagakerjaan yang dikonfigurasi ulang sebagai langkah siklus hidup untuk memfasilitasi transisi dan menghindari pengangguran akibat teknologi, perlindungan dan langkah-langkah fleksibilitas yang memastikan portabilitas hak dan memastikan tingkat manfaat minimum yang efektif, selain itu diusulkan untuk memasukkan klasifikasi pekerja sebagai wiraswasta, memperkuat kontrak kerja dan merancang rekening keamanan portabel serta mendorong dialog-dialog sosial (De Stefano, 2018).
Terkait dengan pengelolaan investasi yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, usulannya meliputi penetapan jaminan ketenagakerjaan universal, pemberlakuan upah layak, batasan jam kerja, serta keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Fleksibilitas waktu dan tempat kerja serta dialog-dialog sosial antara pengusaha dan pekerja melalui pendekatan ‘manusia yang memegang kendali’ akan sangat bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya manusia secara optimal.
Program Competency Pathway Mapping
Pemetaan Kompetensi adalah proses mengidentifikasi kompetensi utama suatu organisasi, pekerjaan dan fungsi di dalamnya. Pemetaan kompetensi penting dan merupakan kegiatan yang esensial. Setiap perusahaan yang dikelola dengan baik harus memiliki peran yang jelas dan daftar kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan setiap peran secara efektif.
Pemetaan kompetensi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu untuk membantu mereka lebih memahami diri mereka sendiri dan menunjukkan kemana upaya pengembangan karir perlu diarahkan. Pemetaan kompetensi tidak hanya dilakukan terhadap pegawai terkonfirmasi di suatu organisasi, namun juga dapat dilakukan terhadap pekerja kontrak atau pencari kerja untuk menekankan keterampilan khusus yang menjadikan mereka berharga bagi calon pemberi kerja (Yuvaraj : 2011).
Analisis kompetensi dan pemetaan kompetensi mampu mengidentifikasi kriteria kinerja untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan proses perekrutan dan seleksi. Hal ini memberikan landasan yang jelas bagi terjadinya dialog antara manajer dan karyawan mengenai kinerja, pengembangan, dan isu-isu terkait karier. Hal ini mendukung penilaian yang lebih spesifik dan obyektif mengenai kekuatan mereka dan menentukan area sasaran untuk pengembangan profesional (Jimmy Kansal dkk: 2012).
Di Indonesia, standar kompetensi mengacu ke Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sampai dengan tahun 2023 ada 1.106 SKKNI, 910 SKKNI yang berlaku dan 34.341 Unit Kompetensi yang telah ditetapkan. Sedang Kamus Jabatan Nasional (KJN) adalah kamus yang berisi informasi mengenai semua jabatan yang ada dalam masyarakat, seperti nama jabatan, uraian tugas, kode jabatan, dan syarat-syarat jabatan.
Secara sederhana konsep program ‘competency pathway/ mapping sebagai program penyiapan dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja, terdiri dari unsur Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri unsur penyetaraan jenjang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Unsur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terdiri atas kemampuan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, unsur Info Jabatan terdiri unsur nama jabatan, uraian tugas, syarat, kodisi dan imbalan.
Terakhir unsur Data Base terdiri atas info lembaga pendidikan, pelatihan vokasi dan data lulusan/pencari kerja. Dengan bantuan program teknis seperti job searching, job macthing, magang kerja, blended learning, teaching factory dan training for placement, maka program competency pathway/mapping untuk penyiapan dan penyerapan tenaga kerja lokal serta pengembangannya diharapkan dapat optimal.
Sebagai langkah pembuktian dan sesuai dengan potensi lulusan pendidikan di Jatim terbanyak jenjang SLTA (SMA/SMK) dan perguruan tinggi dengan etimasi tambahan 400 ribu orang per tahun, maka sangat strategis penerapan program competency pathway/mapping untuk penyiapan dan pemenuhan bagi tenaga operator (level 1) sampai dengan teknisi/analis (level 6).
Kesimpulan
Investasi merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal. Investasi yang tepat dalam berbagai sektor dapat menciptakan peluang kerja baru, memperluas infrastruktur, serta meningkatkan daya saing industri di kawasan tersebut.
Ditengah-tengah trend positif pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Timur, pekerjaan rumah terberat adalah, masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita yang masih lebih rendah. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jatim masih terpusat di 6 kawasan (Surabaya,Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan Malang), yang belum merata di 32 kab/kota, kesempatan kerja dan kompetensi dalam mengisi lowongan kerja.
The Future of Works melaporkan potensi kerja jarak jauh, namun ada kelemahannya dalam ikatan budaya dan konektivitas secara sosial. Sementara kajian ILO melaporkan rekomendasi formulasi menyambut ‘the future of works’ memerlukan pilihan sosial dan politik baru, produktivitas kepada konsumen dan perusahaan yang inovatif. Untuk Investasi yang tepat mampu menumbuhkan ekonomi dan pembangunan, ILO merekomentasikan diantaranya dukungan fleksibilitas waktu dan tempat kerja serta dialog-dialog sosial.
Usulan penggunaan program competency pathway/mapping dalam konteks industri dan investasi, memegang peranan strategis. Penyesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, maka peta jalur penyiapannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membantu dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.“Better investment for growth, quality and prosperity”. *
*Budi Raharjo
Penulis adalah Mahasiswa S3 Pengembangan SDM Unair dan
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Prov. Jatim
