Buruh Usulkan UMP Jatim 2027 Setara KHL, Nilainya Sekitar Rp3,7 Juta

Perwakilan unsur pekerja Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Fauzi.

 

Surabaya, Nusantaradigital.online – Unsur pekerja Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditetapkan setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni sekitar Rp3,7 juta. Usulan tersebut disampaikan dalam Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur di Ruang Wawasan Disnakertrans Jatim, Kamis (19/11/2026).

Perwakilan unsur pekerja Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, Fauzi, mengatakan usulan tersebut mempertimbangkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian dan produktivitas terbesar di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut semestinya turut tercermin dalam kebijakan pengupahan. Dia menilai nilai UMP Jawa Timur perlu ditingkatkan agar lebih mendekati kebutuhan hidup layak pekerja.

“Kami dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur pekerja menyampaikan dan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar UMP ditetapkan naik sebesar KHL, sekitar Rp3,7 juta,” ujar Fauzi.

Dia mengakui, usulan tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah yang memiliki tingkat upah lebih rendah. Sejumlah kabupaten, terutama di wilayah Madura dan Pacitan, dikhawatirkan ikut terdampak apabila UMP ditetapkan pada angka tersebut.

Meski demikian, Fauzi menegaskan perjuangan kenaikan upah tidak dimaksudkan untuk menghambat keberlangsungan dunia usaha. Pihaknya memahami kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Kenaikan UMP dan UMSP ini tidak sampai membunuh dunia usaha. Industri harus tetap berkembang, bertahan, bahkan tumbuh,” katanya.

Terkait besaran persentase kenaikan, Fauzi mengatakan pihaknya masih mencermati perkembangan pembahasan di daerah lain, termasuk Jawa Barat. Komunikasi dengan Dewan Pengupahan dari berbagai provinsi juga terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan usulan kenaikan upah.

Dia juga menyadari adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha dalam pembahasan pengupahan. Jika pekerja mengharapkan kenaikan upah sebesar-besarnya, pengusaha juga harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan.

Karena itu, Fauzi berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat mengakomodasi aspirasi pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan industri.

“Kami berharap Gubernur mampu mengakomodasi kepentingan pekerja. Namun, apabila Gubernur juga tetap menoleh kepentingan pengusaha, saya rasa kita juga tetap menghormati,” ujarnya.

Fauzi menambahkan, unsur pekerja masih mengedepankan komunikasi dan dialog dalam memperjuangkan kenaikan UMP, UMSP, maupun UMK 2027. Harapannya, keputusan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan industri di Jawa Timur.

“Semoga hasilnya baik untuk dua belah pihak. Pekerja tersenyum, pengusaha juga tetap berkarya di Jawa Timur,” pungkasnya.(why)

By why hum

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights