Bencana Beruntun di Jatim, DPRD Soroti Kesiapan Mitigasi dan Perlindungan Warga

Surabaya, Nusantaradigital.online – Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur menjadi ujian bagi kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat. Banjir lahar hujan Semeru, tanah longsor, banjir hingga pohon tumbang bukan hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat. Menurutnya, langkah antisipasi harus diwujudkan melalui kesiapan personel, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, hingga sarana penanganan darurat.

“Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak. Langkah antisipasi, mitigasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini,” kata Sri Wahyuni, Senin (2/11/2026).

Sejumlah kejadian di daerah menunjukkan besarnya ancaman yang dihadapi masyarakat. Di Kabupaten Lumajang, banjir lahar hujan Gunung Semeru dilaporkan berlangsung sekitar enam jam. Tanggul sungai jebol, sekitar 13 bangunan mengalami kerusakan, dan kurang lebih 500 warga terdampak.

Di Trenggalek, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon trembesi berukuran besar tumbang di Jalan Raya Durenan–Trenggalek, Desa Kendalrejo. Pohon tumbang dan longsor juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Panggul dan Kampak. Seorang pengendara sepeda motor bahkan sempat tertimpa ranting pohon dan harus mendapatkan penanganan medis.

Ancaman serupa juga terjadi di kawasan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Sementara itu, wilayah pesisir selatan Jawa Timur turut menghadapi potensi gelombang tinggi yang berdasarkan peringatan BMKG dapat mencapai empat meter.

Bagi Sri Wahyuni, rentetan kejadian tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi kesiapan penanggulangan bencana. Terlebih, ancaman tidak hanya datang dari satu jenis bencana dan tidak terbatas pada wilayah sekitar Gunung Semeru.

Ia meminta BPBD bersama instansi terkait memastikan informasi peringatan dini dapat menjangkau masyarakat di kawasan rawan. Kesiapan tempat pengungsian, logistik, peralatan penyelamatan, layanan kesehatan, serta jalur evakuasi juga perlu dipastikan sebelum kondisi darurat terjadi.

“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, relawan, dunia usaha hingga masyarakat. Jangan sampai keterlambatan informasi dan koordinasi membuat dampak bencana semakin besar,” ujarnya.

Sri Wahyuni juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar tebing, lereng, bantaran sungai, dan kawasan rawan lainnya agar tidak mengabaikan tanda-tanda alam. Warga diminta segera menjauh apabila muncul retakan tanah, peningkatan debit sungai, maupun kondisi lain yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Namun, kewaspadaan masyarakat perlu diimbangi dengan kehadiran pemerintah melalui tindakan konkret. Pemetaan kawasan berisiko, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan longsor, serta penyampaian informasi kebencanaan secara berkala menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko korban dan kerugian.

“Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas. Saya mengimbau masyarakat tidak memaksakan aktivitas ketika hujan deras, angin kencang, atau kondisi alam tidak memungkinkan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, relawan, dan seluruh unsur terkait. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah penyelamatan ketika bencana mengancam.

Rentetan bencana di sejumlah daerah Jawa Timur menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian. Kesiapan sebelum bencana, kecepatan merespons peringatan dini, serta perlindungan warga di kawasan rawan harus menjadi perhatian utama.

Sebab, keberhasilan mitigasi bukan semata diukur dari seberapa cepat bantuan datang setelah bencana, melainkan juga dari seberapa jauh pemerintah mampu mencegah jatuhnya korban dan meminimalkan dampak sebelum bencana terjadi.(why)

By why hum

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights