Surabaya, Nusantaradigital.online – Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Atik Purwati, menilai pelaksanaan Job Fair Inklusif 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur menjadi langkah positif untuk memperluas akses kesempatan kerja. Namun, keberhasilan kegiatan tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah perusahaan dan lowongan yang tersedia.
Dalam kegiatan yang melibatkan 102 perusahaan dengan total 4.807 lowongan pekerjaan itu, menurut Atik, hal yang jauh lebih penting adalah memastikan peluang yang ditawarkan benar-benar berujung pada penempatan tenaga kerja.
Ia menilai, job fair memiliki nilai strategis karena mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja. Pencari kerja juga mendapatkan akses informasi secara langsung mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Kehadiran perusahaan dalam satu kegiatan dinilai dapat mengurangi kesenjangan informasi di pasar tenaga kerja atau labor market information gap.
Meski demikian, Atik mengingatkan Disnakertrans Jatim agar melakukan evaluasi dan pemantauan setelah kegiatan berakhir. Evaluasi tersebut perlu mencakup jumlah pelamar yang berhasil diterima bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, hingga keberlanjutan hubungan kerja.
“Dengan demikian, job fair tidak hanya menjadi kegiatan mempertemukan pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang memiliki dampak terukur,” ujarnya.
Atik juga mengapresiasi pendekatan inklusif dalam penyelenggaraan job fair yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.
Menurutnya, produktivitas ekonomi semestinya memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Di sisi lain, persoalan ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan atau skills mismatch masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.
Karena itu, ia mendorong agar pelaksanaan job fair terintegrasi dengan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi, sertifikasi profesi, program magang, serta kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.
Lebih jauh, Atik berharap job fair tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan ekosistem ketenagakerjaan Jawa Timur yang berkelanjutan.
Pemerintah, lanjutnya, perlu mengembangkan basis data kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan wilayah. Dengan begitu, program pendidikan dan pelatihan dapat disesuaikan dengan permintaan industri.
“Keberhasilan kegiatan ini bukan semata-mata ditentukan oleh 4.807 lowongan yang tersedia, melainkan oleh seberapa banyak masyarakat yang berhasil memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraannya,” tegas Atik. (why)
l
