Probolinggo, nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Pada Senin (14/4/2025), tim gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo,
serta sejumlah dinas teknis turun langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di Kabupaten Probolinggo untuk melakukan survei dan verifikasi infrastruktur yang diusulkan untuk diperbaiki.
Survei ini merupakan tahapan penting sebelum pengajuan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diproses, dengan memastikan seluruh aspek teknis dan administratif telah sesuai.
Tim gabungan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air, serta Agen Penanggulangan Bencana Jatim, yang bersama-sama menyisir wilayah terdampak seperti Desa Dringu dan Kedungdalem (Kecamatan Dringu), Desa Tambakrejo (Kecamatan Tongas), dan Desa Kalibuntu (Kecamatan Kraksaan).
Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh tim melakukan briefing di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo, Jalan Soekarno-Hatta, untuk menyinkronkan data usulan dengan kondisi aktual di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyampaikan bahwa survei ini menyasar 13 titik lokasi yang diusulkan mendapatkan pendanaan perbaikan. “Kami pastikan bahwa semua titik layak secara teknis, termasuk akses masuk alat berat untuk pengerjaan nanti,” jelasnya.
Total nilai usulan perbaikan infrastruktur yang diajukan mencapai Rp10 miliar, yang difokuskan pada rehabilitasi jalan, drainase, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir. Usulan ini dinilai penting untuk memitigasi risiko bencana serupa di musim hujan mendatang serta mempercepat pemulihan aktivitas warga.
“Banjir tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga. Oleh karena itu, pemulihan infrastruktur harus dilakukan secepat mungkin,” tambah Oemar.
Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari proaktif pemerintah daerah dalam memperkuat sistem tanggap darurat dan membangun ketahanan terhadap bencana. “Dengan sinergi antara kabupaten dan provinsi, kita berharap ke depan masyarakat akan lebih terlindungi dari potensi bencana,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antarlembaga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan responsif terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana.
(why)
