Surabaya, Nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan penguatan regulasi untuk memastikan pekerja dan buruh mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Salah satu langkahnya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh.
Pembahasan regulasi tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim di Ruang Wawasan Disnakertrans Jatim, Rabu (11/11/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah belum optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi sanksi bagi perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial pekerja.
Perwakilan LKS Tripartit Jatim, Edi Kuncoro, mengungkapkan terdapat 69 rekomendasi terkait sanksi yang telah disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, hingga pembahasan berlangsung, belum ada satu pun rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya kejelasan mekanisme pemberian sanksi administratif, termasuk pembagian kewenangan antara BPJS, Pengawas Ketenagakerjaan, dan DPMPTSP.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar penegakan aturan tidak berhenti pada penerbitan rekomendasi, tetapi berlanjut pada tindakan konkret terhadap pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajibannya.
Selain persoalan penegakan sanksi, FGD juga membahas perluasan cakupan perlindungan pekerja. Perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, Alam, mengusulkan penegasan penggunaan istilah pekerja/buruh dalam sejumlah pasal.
Menurutnya, cakupan tenaga kerja lebih luas dibandingkan pekerja/buruh. Karena itu, regulasi harus secara spesifik menjelaskan kelompok sasaran yang menjadi penerima perlindungan.
Cakupan tersebut diusulkan meliputi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor jasa konstruksi, tenaga kerja non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa, serta pekerja migran Indonesia.
Dari unsur serikat pekerja dan serikat buruh, Nuruddin menekankan bahwa kewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial harus secara tegas dibebankan kepada pemberi kerja.
Ia juga meminta Rapergub mengatur mekanisme pendaftaran mandiri bagi pekerja/buruh serta kepastian perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, perlu ada mekanisme sanksi berjenjang dan evaluasi terhadap pemberi kerja yang belum memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS. Dengan demikian, perusahaan memiliki dorongan untuk memenuhi kewajiban perlindungan sosial bagi pekerjanya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dhyah Swasti, mengingatkan pentingnya aspek kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan diri maupun pekerjanya. BPJS Kesehatan juga memberikan masukan mengenai penyesuaian mekanisme pendaftaran dan kewenangan kantor cabang berdasarkan domisili perusahaan.
Persoalan perlindungan pekerja rentan turut menjadi perhatian. Perwakilan Apindo, Eko Budi, meminta agar Rapergub mengakomodasi pekerja dengan penghasilan tidak menentu sehingga kelompok tersebut tidak luput dari perlindungan jaminan sosial.
FGD tersebut melibatkan perangkat daerah, Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim, DPMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika, LKS Tripartit, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.(why/fo)

