Kadiskop dan UKM Prov. Jatim, Endy Alim Abdi Nusa.
Sidoarjo, Lintas Nusantara — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir 2025, ribuan koperasi telah memasuki tahap operasional, meski di sisi lain masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan lahan hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Kadiskop dan UKM Prov. Jatim melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Nanang Abu Hamid, menyampaikan bahwa sepanjang 2025, tahapan program masih berfokus pada pembentukan dan penguatan kelembagaan.
“Kalau tahun 2025 kemarin masih banyak di tahap konsep dan pembentukan. Tapi di akhir tahun sudah masuk tahap operasionalisasi,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat siang.
Per 31 Desember 2025, tercatat sekitar 1.997 koperasi desa/kelurahan Merah Putih telah beroperasi. Seluruh data koperasi tersebut terintegrasi dalam sistem digital bernama SIM Koperasi Desa, yang memuat informasi kelembagaan hingga potensi usaha masing-masing koperasi.
Pembangunan Fisik dan Sebaran Wilayah
Memasuki 2026, program ini diperkuat melalui percepatan pembangunan fisik yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Dari total 8.494 koperasi yang direncanakan di Jawa Timur, saat ini sebanyak 6.053 lokasi telah memiliki ketersediaan lahan.
“Yang sedang dalam proses pembangunan ada sekitar 5.564 unit, sementara yang sudah selesai 100 persen mencapai 1.097 unit,” jelas Nanang.
Secara wilayah, Kabupaten Blitar menjadi daerah dengan jumlah koperasi yang telah selesai dibangun terbanyak, disusul Lamongan. Sementara di Kota Surabaya, dari total 19 titik pembangunan, dua diantaranya telah rampung dan sisanya masih dalam proses.
Selain pembangunan fisik, penguatan SDM menjadi fokus utama. Hingga saat ini, sebanyak 17.000 pengurus koperasi telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kewirausahaan.
Pemerintah juga menyiapkan skema pendampingan melalui tenaga profesional seperti Project Management Officer (PMO) yang bertugas mendampingi 8 hingga 12 koperasi, menyesuaikan dengan kondisi wilayah.
“Pendampingan ini penting agar koperasi bisa memetakan potensi lokal, mulai dari pertanian, kerajinan, hingga pariwisata, yang nantinya bisa dikembangkan menjadi produk unggulan bahkan ekspor,” terangnya.
Selain itu, strategi pembelajaran juga dilakukan melalui program magang di koperasi yang sudah mapan, termasuk koperasi pesantren dan koperasi sektor riil lainnya di Jawa Timur.
Tantangan Lahan dan Dinamika Daerah
Meski progres cukup pesat, tantangan di lapangan masih cukup kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan.
“Kalau di kota seperti Surabaya, mencari lahan minimal 1.000 meter persegi itu tidak mudah. Ini yang kemudian perlu solusi, termasuk pemanfaatan aset pemerintah yang sesuai aturan,” jelasnya.
Selain itu, persoalan administratif seperti status lahan juga menjadi perhatian. Pemerintah berupaya memastikan seluruh aset yang digunakan tidak bermasalah di kemudian hari.
Di sisi lain, dinamika karakter wilayah juga memengaruhi percepatan program. Kondisi geografis di daerah kepulauan seperti Sumenep tentu berbeda dengan wilayah perkotaan seperti Mojokerto atau Pasuruan.
Jaga Semangat Koperasi
Nanang menegaskan, tantangan terbesar bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi menjaga semangat dan keberlanjutan koperasi agar tetap aktif.
“Jangan sampai sudah dibangun tapi aktivitasnya tidak berjalan. Ini yang terus kami jaga melalui pelatihan, pendampingan, hingga model e-learning,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk koperasi besar dan pelaku usaha, terus dilakukan untuk memperluas pasar dan mempercepat kematangan koperasi desa.
“Harapannya, koperasi Merah Putih ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan di Jawa Timur,” pungkasnya. (why)
