Ketua Pansus BUMD, dr Agung Mulyono saat kunjungan kerja ke DKI dan Jateng untuk mencari informasi perkembangan BUMD.
Surabaya, Nusantaradigital.online — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur yang membahas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus mematangkan rumusan rekomendasi strategis guna mendorong peningkatan kinerja BUMD sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendalaman dilakukan melalui kajian internal hingga studi banding ke sejumlah provinsi yang dinilai memiliki praktik pengelolaan BUMD yang relatif berhasil.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dilakukan untuk menyerap model tata kelola yang relevan dan realistis untuk diterapkan di Jawa Timur.
“Prinsip kami ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Tidak semua bisa disalin mentah-mentah, tapi kami ingin mengambil praktik terbaik yang sesuai dengan karakter Jawa Timur,” ujar Agung di Gedung DPRD Jatim, Jumat (30/1/2026).
Menurut Agung, salah satu temuan penting dari studi banding tersebut adalah perbedaan pola kelembagaan pengelolaan BUMD. DKI Jakarta dan Jawa Tengah, misalnya, telah membentuk Badan Pengelola BUMD yang berfungsi mengoordinasikan sekaligus mengawasi seluruh BUMD secara terpusat.
Sementara itu, Jawa Barat masih menempatkan fungsi pembinaan BUMD di bawah Biro Perekonomian provinsi, pola yang relatif serupa dengan yang saat ini diterapkan di Jawa Timur. Meski demikian, Agung menegaskan pembentukan Badan Pengelola BUMD tetap terbuka untuk direkomendasikan, sepanjang hasil kajian Pansus menunjukkan urgensi dan manfaat yang signifikan.
“Kalau dari hasil pendalaman nanti memang dibutuhkan badan khusus agar pengelolaan BUMD lebih efektif dan profesional, tentu itu akan kami rekomendasikan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pendalaman lanjutan, Pansus BUMD DPRD Jatim juga berencana memanggil sejumlah BUMD strategis, termasuk Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim, untuk memaparkan capaian kinerja, tantangan, serta proyeksi usaha ke depan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan rekomendasi yang disusun berbasis kondisi riil dan data aktual.
Agung menargetkan, rekomendasi Pansus BUMD dapat disampaikan pada pertengahan Februari 2026, dengan orientasi utama pada perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme, dan penguatan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Yang paling penting, besok harus lebih baik dari hari ini. BUMD harus benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menilai praktik pengelolaan BUMD di Jawa Tengah layak menjadi salah satu rujukan utama. Menurutnya, pembinaan BUMD di provinsi tersebut dilakukan secara terstruktur di bawah Biro Perekonomian, dengan fokus pada aspek keuangan, non-keuangan, manajemen, hingga penciptaan nilai (value creation).
“Di Jawa Tengah pengelolaannya jelas. Fokus pada profitabilitas, tata kelola, dan value. Kalau tidak perform, dilakukan evaluasi,” ujar Abdullah.
Ia menambahkan, kesamaan karakteristik BUMD antara Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat banyak solusi yang ditemukan berpotensi diadaptasi secara efektif. Jika diterapkan dengan konsisten, dampaknya diyakini akan signifikan, terutama dalam mendorong peningkatan PAD Jawa Timur.
Abdullah juga menekankan pentingnya penguatan peran komisaris BUMD agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan. Evaluasi kinerja direksi dan komisaris, lanjutnya, harus berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur dan dilakukan secara berkelanjutan.
“Evaluasi itu tidak bisa insidental. KPI harus jelas supaya kinerja direksi dan komisaris benar-benar terpantau,” jelasnya.
Pansus BUMD DPRD Jawa Timur berharap seluruh upaya pembenahan ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur, sehingga BUMD tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (why)
