Surabaya, Nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi antara berbagai elemen ekonomi daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman, menegaskan bahwa sinergi antara Koperasi Daerah Koperasi Mitra Produksi (KDKMP), Perum Bulog, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi kunci penting untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar serta berkeadilan.
Menurut Aftabubbin, keberadaan KDKMP bukanlah untuk menciptakan monopoli dalam penyaluran beras, melainkan untuk memperkuat rantai distribusi dan membuka kesempatan kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak, termasuk BUMD maupun pelaku usaha lokal lainnya.
“Prinsipnya, tidak boleh ada monopoli dalam tata niaga beras. KDKMP justru kami dorong untuk bisa bekerja sama dengan siapa pun, termasuk BUMD, agar penyaluran beras ke masyarakat bisa lebih efisien dan harga tetap stabil,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini koordinasi antara Bulog dan Pemprov Jatim sudah berjalan baik, terutama dalam upaya stabilisasi harga beras di tengah dinamika pasokan nasional. KDKMP hadir untuk memperkuat fungsi distribusi lokal, terutama dalam mendukung program ketersediaan dan keterjangkauan pangan di daerah.
“Dengan kerja sama yang baik antara Bulog, BUMD, dan koperasi, kita harapkan tidak ada lagi kesenjangan harga beras di tingkat produsen dan konsumen. Semua pihak bisa saling menguatkan,” ujarnya.
Aftabuddin juga menyebutkan bahwa pola kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena koperasi dan BUMD memiliki peran sosial yang tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta membuka lapangan kerja baru.
“BUMD itu bukan hanya soal profit. Dalam konteks pangan, keberadaan mereka bisa jadi jembatan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi seperti ini harus terus diperluas,” tandasnya. (why)
