Sapeken, Nusantaradigital.online – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken menggelar Musyawarah Desa yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2024 sekaligus memaparkan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun berjalan. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, dan dihadiri berbagai unsur penting pemerintahan serta masyarakat desa.
Turut hadir dalam forum ini Kepala Desa Sapeken Joni Junaidi, Ketua BPD Edi Susanto, perwakilan Forkopimka yang diwakili Sekretaris Camat (Sekcam) Sapeken Soeharto, pendamping desa Andiyanto, tokoh masyarakat, perwakilan dari masing-masing dusun, dan awak media.
Dalam sambutannya, Sekcam Sapeken Soeharto, S.Km., menyampaikan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam membangun BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. “Pentingnya sinergi untuk memajukan program ini dan kekompakan dalam melakukan usaha demi tercapainya tujuan, agar masyarakat ikut merasakan apa yang dibentuk dan dibangun oleh Badan Usaha Milik Desa,” ujarnya singkat namun tegas.
Sementara itu, Kepala Desa Sapeken Joni Junaidi, S.Pd.I., memberikan informasi penting terkait dana ketahanan pangan. “Sebentar lagi dana ketahanan pangan sebesar 20% dari Dana Desa senilai Rp1,8 miliar, atau sekitar Rp375 juta, sudah kita cairkan. Tahap pertama sebesar Rp155 juta, dan tahap kedua Rp220 juta. Dana desa ini sudah habis untuk ketahanan pangan 20%, BLT 10%, serta berbagai program titipan dari pemerintah daerah. Meskipun anggaran terbatas, Desa Sapeken masih mampu bersaing dengan desa-desa lain,” jelasnya.
Ketua BPD Sapeken, Edi Susanto, S.Pd.I., menegaskan pentingnya memaksimalkan potensi kelembagaan desa. “Kita punya kekuatan besar: Kopdesa, BUMDes, dan Kaltar. Ini adalah triker yang bisa menjadi peluru untuk trobosan besar di Sapeken. Tapi semua tergantung pada mindset kita, apakah kita jujur dalam mengelola anggaran atau tidak. Sapeken butuh lompatan-lompatan besar untuk perubahan mendasar,” tegasnya penuh semangat.
Menutup sesi diskusi, pendamping desa Sapeken, Andiyanto, menambahkan bahwa musyawarah ini adalah bagian dari sistem akuntabilitas yang telah diatur. “Musyawarah ini menjadi agenda rutin pemerintah desa bersama BUMDes. Minimal dua kali dalam setahun, dilakukan laporan pertanggungjawaban—semester dan akhir tahun. Forum ini dijamak agar lebih efisien dan sekaligus memperkuat transparansi dan kolaborasi antar-lembaga,” jelasnya. (buhari)
