Surabaya, Nusantaradigital.online- Hari ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Program Kerja Unit Layanan Digital (ULD) untuk Pelayanan Publik melalui BPBD Jawa Timur bekerjsama dengan SIAP SIAGA- Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Pengelolaan Resiko Bencana, dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis). Program ini bertujuan sebagai wadah bagi para penyandang disabilitas di Provinsi Jatim agar lebih aktif berpran dalam Penanggulangan Bencana (PB).
Peluncuran program ini dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktur Kesiapsiagaan, Pangarso Suryotomo, termasuk PJ Gubernur Jawa Timur, yang diwakili oleh Benny Sampirwanto, Asisten I Setda Prov Jatim, yang dalam sambutannya menyatakan mendukung adanya literasi kebencanaan dan sukses seperti pangerustamaan gender.
“Program Kerja ini bukan gender mainstraiming tetapi disability mainstreaming ini menjadi pemikiran kita semua sehingga sehingga para penyandang disabilitas ini betul-betul seperti kita semua tidak ada bedanya,” ujar Benny.
Senada dengan itu Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto menyatakan terimakasih kepada SIAP SIAGA atas dukungan dan kerjasama yang sudah terjalin sehingga program ULD ini bisa terbentuk.
“Langkah selanjutnya adalah dengan potensi ancaman bencana di Jawa Timur, yang terdampak bukan hanya kita, tetapi juga teman-teman difabel. Maka, untuk mengantisipasi dampak tersebut teman-teman difabel harus difasilitasi dengan memberikan pelayanan berupa pelatihan atau literasi kebencanaan,”jelas Gatot.
Disamping itu lanjutnya setelah mendapatkan pelatihan kebencanaan, teman-teman difabel bisa memberikan pendampingan kepada teman-teman sesama difabel. “ Mereka akan diberikan pelatihan untuk penanganan bencana, maka kami butuh narasumber yang akan disediakan oleh ULD tersebut karena secara umum komunikasi dengan teman-teman difabel pasti berbeda. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan fasilitas early warning system (EWS), selama ini EWS yang ada di kita hanya untuk masyarakat umum,”ujarnya.
Acara peluncuran ini juga diadakan sesi Talk Show dengan tema “Memperkuat Peran Perempuan dan Disabilitas dalam PB di Jawa Timur” dengan narasumber dari BNPB, BPBD Jatim, Anggota DPD terpilih Lia Istifhama, Dinsos Jatim, DP3AK Jatim, dan Tim Penggerak ULD PB.
Direktur Kesiapsigaan BNPB, Pangarso Suryotomo dalam menyampaikan materinya menyatakan ULD terkait Penanggulangan Bencana jangkauannya sangat luas yaitu pertama masalah kapasitasnya, bagaimana memahami dari resiko bencana pada saat tanggap darurat sampai pascah bencana. “Bagaimana sih pemahaman yang disabilitas dan non disabilitas kemudian peran mereka itu apa dalam penanggulangan bencana dan yang paling penting lagi adalah bagaimana mereka bisa melakukan peananganan dan partisipasi di area bencana,”jelasnya.
ULD PB ini berada dalam kelembagaan BPBD Provinsi Jatim dan merupakan bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan BPBD. ULD PB akan membantu menjalankan fungsi terkait layanan inklusi disabilitas dalam PB di Jawa Timur.
Terdapat 3 layanan dalam ULD PB yaitu:
- Pengelolaan data disabilitas secara terpilah dan terpadu.
= Untuk mengetahui persebaran disabilitas berikut ragamnya di lokasi rawan bencana dan menjadi basis data disabilitas dalam keseluruhan penyelenggaraan PB di Jawa Timur.
- Kajian kebutuhan penguatan dan peningkatan Program PB yang inklusif.
= Pemetaan kapasitas berbasis kompetensi, pelibatan aktif dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada fase Pra, Saat, Pasca bencana.
- Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana yang inklusif serta mengelola Sistem Rujukan dalam situasi bencana.
= Pengembangan dan penyebarluasan KIE rawan bencana yang ramah disabilitas, dan mengembangkan sistem pengaduan dan rujukan dalam situasi bencana.
Lokakarya pertama telah diselenggarakan pada tanggal 2-3 April 2024 yang merumuskan beberapa perangkat untuk pengorganisasian ULD-PB ini. Kemudian, dilanjutkan dengan peluncuran ULD-PB Jatim dan sosialisasi program kerja ULD-PB Jatim Tahun 2024-2026. (why)
